Senin, 16 Juli 2018

Di Kolaka, Disinyalir Sejumlah Kegiatan Pertambangan Melanggar Aturan


KNEWS, KOLAKA – Disinyalir sejumlah kegiatan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka melanggar aturan, hal ini menjadi sorotan salah satu Aktivis Pemuda Kolaka.

Asrul Syarifuddin, salah satu aktivis dan tokoh muda Kolaka mengatakan bahwa masih banyak kegiatan pertambangan di Kabupaten Kolaka  yang belum mengantongi kelengkapan izin, semisal Dugaan penyerobotan lahan warga masyarakat, belum lagi memakai jalan umum fasilitas publik yang mengakibatkan kerusakan dan debu di sejumlah titik di Kabupaten Kolaka.

“Saya yakin masih banyak aktivitas pertambangan belum mengantongi izin dan regulasi serta menganggu sarana publik seperti jalan umum. Dia menjelaskan, untuk izin pertambangan terbagi tiga macam, yaitu izin penataan wilayah, izin eksplorasi, serta izin produksi. Dan disini, kebanyakan tambang baru memiliki izin eksplorasi" Ujar mantan ketua HMI tersebut.

Lebih jauh ia menegaskan, Izin eksplorasi yang dimaksud merupakan izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah pertambangan. Izin tersebut belum dapat melakukan penjualan hasil tambang.

“Izin eksplorasi hanya bisa meratakan lokasi yang akan di tambang, dan bukan untuk dijual" Tambahnya.

Asrul berharap semua pihak yang terkait bisa berperan aktif untuk mengawasi tambang yang tidak memiliki izin. Karena tambang ilegal hanya menimbulkan dampak yang buruk kepada masyarakat dan tidak ada retribusi untuk pemerintah daerah dan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten kolaka.

“Saya berharap pihak terkait baik pemerintah daerah dan penegak hukum harus tegas kepada tambang ilegal yang belum mengantongi regulasi perizinan secara lengkap,” Katanya.

Hal senada dikatakan saat dimintai penjelasan aktivis muda, praktisi sosial dan hukum yang juga Sekretaris Jenderal Front Gerakan Aktivis Indonesia.
Muh. Awaluddin Mangantarang, kemudian akrab disapa Awal menjelaskan Pengangkutan ore nikel yang melintasi jalan umum tanpa izin dari instansi yang berwenang senyatanya adalah suatu tindak pidana dan hal tersebut sudah tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Telah ada aturannya yaitu Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan Undang-UndangNomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam UU nomor 38 tahun 2004 pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan”, pasal 63 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah)” dan Pasal 65 ayat (1) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan” serta ayat (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan”.

Demikian halnya juga diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009 pasal 28 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan” dan 274 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)” Paparnya kepada KNEWS.

Bagi perusahaan yang tetap menjalankan aktifitas pengangkutan ore nikel dengan menggunakan jalan umum tanpa izin dapat dijerat dengan undang-undang nomor 38 tahun 2004 dan undang-undang nomor 22 tahun 2009. Unsur pidana yang dilakukan perusahaan menurut pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) UU no 38 tahun 2004 sudah terpenuhi yaitu setiap orang (termasuk dalam hal ini yang mewakili perusahaan) dengan sengaja (secara sadar atau dengan tanpa izin), melakukan kegiatan (pengangkutan ore nikel), yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam ruang manfaat jalan (menganggu fungsi jalan umum untuk kepentingan lalu lintas umum).

Menurutnya, demikian pula telah terpenuhi unsur pidana yang semisal dilakukan oleh perusahaan tertentu, menurut 274 ayat (1) yaitu setiap orang (termasuk dalam hal ini yang mewakili perusahaan) yang melakukan perbuatan (melakukan pengangkutan ore nikel) yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan (pengangungkuatan ore nikel menggunakan jalan umum telah mengakibat kerusakan jalan dan menggangu fungsi jalan umum).

"Dan inti dari permasalahan ini tentunya dibutuhkan pengawasan dan penegakkan hukum yang tegas tanpa pandang bulu agar dapat menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang kerap melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga untuk itu sangat diharapkan partisipasi aktif dari beberapa intansi yang terkait" Ungkapnya.

Terakhir ia menekankan, bahwa hal ini juga di sampaikan AKBP Indra Lutrianto Amstono, mantan penyidik KPK itu dalam penjelasan dan diskusi kepada kami beberapa waktu lalu menjelaskan seputar pelanggaran hukum dunia pertambangan. Nanti jika ada laporan masyarakat seperti dinda Asrul sampaikan, Untuk mengetahuinya detail, kami akan cek kelengkapan dokumennya dan akan kami kaji telaah hukumnya,” ujarnya aktivis Nasional itu.(*)

Sebelumnya
Selanjutnya