Program Cetak Sawah Baru 150 Ribu Hektare di Sumsel, Ada Ancaman Patok Tanah?

 

 Program cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Provinsi Sumatera Selatan resmi dicanangkan oleh Wakil Menteri Pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

KNEWS.CO.ID, Palembang– Program cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Provinsi Sumatera Selatan resmi dicanangkan oleh Wakil Menteri Pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, program ini menuai perhatian khusus dari Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Wazir Noviadi, yang mengingatkan potensi penyalahgunaan lahan terlantar.

Dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI di Palembang, Ahmad Wazir Noviadi mewanti-wanti agar tidak ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi. “Jangan sampai nantinya ada oknum-oknum yang mulai mematok-matok tanah terlantar ketika mendengar akan ada program cetak sawah. Padahal selama ini orangnya tidak ada,” ujarnya kepada Parlementaria.

Ahmad menekankan pentingnya kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah di Sumatera Selatan agar program cetak sawah baru ini terhubung dengan baik. Ia berharap kolaborasi lintas instansi dapat menghindari pelaksanaan program yang berjalan sendiri-sendiri.

“Karena kita satu tim negara, baik itu pemerintahan kabupaten, provinsi, badan-badan seperti ATR/BPN, semua harus bekerja sama secara sinergis. Kerja sama ini menjadi kunci keberhasilan program,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Sebagai langkah konkret, Ahmad mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menangani masalah HGU (Hak Guna Usaha) dan menyelesaikan konflik lahan, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik serupa di berbagai wilayah Indonesia.

“Panja ini tidak hanya untuk menertibkan HGU, tetapi juga untuk mengatasi konflik-konflik lahan yang ada di seluruh Indonesia,” tambahnya. Ahmad optimistis, melalui langkah ini, program cetak sawah baru dapat dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab.

Ahmad menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik. Ia berharap momentum kepemimpinan baru di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dapat membawa pembaruan dalam pengelolaan lahan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dengan kepemimpinan baru ini, kita memiliki peluang besar untuk melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih baik. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi semua pihak di daerah,” tutup Ahmad.

Program cetak sawah baru ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan di Sumatera Selatan dan menjadi contoh pelaksanaan program agraria yang profesional dan berkelanjutan. Namun, pengawasan ketat tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau memanfaatkan program ini secara ilegal.