Sekretaris Umum HMI Cabang Gowa Raya (Cagora) meminta hasil pertemuan tersebut, dia anggap Jangan sampai timbulkan prasangka di publik.
Terkait surat perintah yang beredar, Sekretaris HMI Cabang menilai hal ini harus dijelaskan secara transparan dipublik karena menyangkut pengawalan ketidakpuasan publik mengenai pembahasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
"Lebih baik dibuka secara transparan aja karena menyangkut ketidakpuasan publik, pertemuan tersebut pasti memiliki poin-poin aspirasi secara tekstual yang matang oleh DEMA PTKIN untuk di serap oleh Presiden lewat staf kepresidenan yang mengeluarkan surat perintah tersebut. Karena jelas dalam surat tersebut pada poin 1. Ada redaksi penyerahan rekomendasi sikap terkait omnibos law. Karena jika tidak kesannya ada pemufakatan jahat dibalik pertemuan tersebut," ungkapnya, Senin (09/11/20).
Lebih lanjut dia mengatakan "Khususnya, bahwa ketakutannya ada sikap yang tidak seharusnya mewakili mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang dinarasikan dalam kesepakatan antara pihak DEMA PTKIN dan Staf khusus Jokowi, Padahal sikap itu diputuskan sendiri oleh pihak perwakilan presma atau bahkan sikap pribadi tanpa mewakili aspirasi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Kan kita patut curiga' apa lagi pertemuan ini terkesan tertutup di tengah suasana kebatinan masyarakat khususnya mahasiswa yang masih tak terima dengan pengesahan Ommnibuslaw," tutupnya.
(Red)
