Coming Soon! Sinjai Culture Carnival (SCC) Tahun 2024

Rapat persiapan yang digelar Disparbud, di Ruang Pola Kantor Bupati sinjai, kamis (25/07/2024).

KNEWSCOID, Sinjai - Dalam rangka pengembangan objek  dan tradisi budaya di kabupaten Sinjai sekaligus untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI , Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan menggelar Sinjai Culture Carnival (SCC) Tahun 2024.

Rencana pelaksanaan SCC ini diketahui lewat rapat persiapan yang digelar Disparbud, di Ruang Pola Kantor Bupati sinjai, kamis (25/07/2024). Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Andi Ilham Abubakar yang didampingi beberapa Staf Ahli Bupati dan Kepala Disparbud Tamzil Binawan, hadir membuka rapat ini secara resmi.

Event yang telah masuk kedalam Calender Of Event Pariwisata Sulawesi Selatan itu diketahui akan digelar 11 Agustus mendatang dengan target peserta 83-100 orang. Peserta merupakan perwakilan TK, SD, SMP, SMA sederajat, OPD, Kecamatan, dan beberapa Organisasi terkait.

Kepala Disparbud Sinjai Tamzil Binawan menjelaskan tema SCC tahun ini adalah Sinjai Berbudaya, Pariwisata Berjaya dengan sub tema Semangat Perjanjian Topekkong.

“Kenapa sub temanya semangat Perjanjian Topekkong karena segala sesuatu yang ada di Perjanjian Topekkong, ada unsur Bugis Makassarnya dan itu situs yang kita punya di Sinjai”ungkapnya

Sementara, Asisten Ekbang Setdakab Andi Ilham Abubakar berharap event ini bukan hanya menjadi perayaan tahunan saja, namun betul-betul menjadi ajang promosi potensi pariwisata Sinjai agar semakin dikenal luas Masyarakat.

“Memasuki tahun kelima pelaksanaan SCC ini harus ada peningkatan, kita berharap event ini dapat masuk menjadi event Nasional karena menjadi salah satu alat untuk memperkenalkan budaya kita dan mengaktifkan pelaksanaan kepariwisataan daerah” harapnya.

Ada enam kategori penilaian dalam SCC nanti diantaranya kategori TK/sederajat se-Kecamatan Sinjai utara, ketegori SD/sederajat se-Kecamatan Sinjai Utara, kategori gugus SMP, kategori SMA, kategori Kecamatan, Organisasi Pemuda, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dan kategori OPD. 

Masing-masing kategori akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3 termasuk juga the best custom utama, the best makeup utama, dan the best perfomance yel-yel yang dinilai unik, menarik, dan estetik.

Rencananya SCC nanti akan mengambil start di Depan Alun-Alun Sinjai Bersatu dan Finish di Jalan Persatuan Raya Depan Rujab Bupati Sinjai. (Humas Kominfo)

TPID Sinjai Gelar GPM

 

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sinjai menggelar bazar pangan murah bertajuk "Gerakan Pangan Murah", Selasa (16/07/2024).

KNEWSCOID, Sinjai -  Dalam rangka mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sinjai menggelar bazar pangan murah bertajuk "Gerakan Pangan Murah", Selasa (16/07/2024).

Kegiatan ini berlangsung di kawasan Alun - Alun Sinjai Bersatu dan mendapat sambutan antusias dari warga setempat.

Bazar yang digelar selama sehari ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. 

Berbagai bahan makanan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai, bawang merah dan sayuran dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. 

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok baik di tingkat produsen maupun konsumen guna meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok bagi masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Andi Himawan mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dengn bekerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Jadi selain dalam rangka untuk mengendalikan dan mengurangi dampak inflasi, kegiatan ini sekaligus upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan," ungkapnya saat ditemui dilokasi pangan murah.

Himawan menyebut, harapan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pj Bupati Sinjai pangan murah ini terus berlanjut, supaya inflasi bisa dikendalikan. Apalagi selama pelaksanaan pangan murah berlangsung sejak tahun 2024 ini disambut antusias masyarakat.

"Kenapa, karena GPM ini disamping membantu pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat, harga yang tersedia juga dibawah pasar, sehingga sangat membantu masyarakat," jelasnya.

Dalam kegiatan ini, pemerintah daerah melibatkan bulog dan sejumlah pelaku usaha sebagai mitra pemerintah. (Humas Kominfo)

Dinas PU Kota Makassar Terus Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Normalisasi saluran drainase di Jalan Gelora Massa. Senin (15/07/24)

KNEWSCOID, Makassar - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar melanjutkan serangkaian kegiatan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pada Senin, 15 Juli 2024. 

Beberapa lokasi yang menjadi fokus kegiatan ini termasuk pemasangan paving blok di Jalan Andi Djemma, serta pemasangan bekisting mall untuk pondasi saluran di Jalan Toa Daeng 3, Lorong Masjid Nurul Muttahid.

Tidak hanya itu, upaya normalisasi saluran drainase juga dilakukan di beberapa titik strategis seperti Kompleks BTN Citra Tamalanrea Indah, Jalan Muh Jufri Lorong Kamboja, Jalan Gelora Massa, Jalan AR Daeng Ngunjung, dan Minasa Upa Blok N-3. Normalisasi ini diharapkan dapat mengatasi masalah banjir dan genangan air yang kerap mengganggu kenyamanan warga setempat.

Selain itu, Dinas PU juga memberikan pelayanan penyedotan lumpur tinja di salah satu rumah warga. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di kawasan pemukiman.

Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, memberikan komentar positif mengenai berbagai kegiatan tersebut. 

“Kami terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Makassar,” ujarnya. Menurut Zuhaelsi, kegiatan ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk memastikan infrastruktur kota tetap dalam kondisi optimal.

Zuhaelsi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga kebersihan dan infrastruktur yang telah diperbaiki. 

"Kerjasama antara pemerintah dan warga sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman," tambahnya.

Pelaksanaan kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari warga yang merasa terbantu dengan adanya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur. 

“Kami merasa sangat terbantu dengan adanya perbaikan jalan dan saluran drainase. Ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesehatan lingkungan kami,” ungkap salah satu warga BTN Citra Tamalanrea Indah.

Dinas PU Kota Makassar berkomitmen untuk terus melanjutkan berbagai upaya perbaikan infrastruktur di masa mendatang, dengan fokus pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup warga kota. (*YN)

Perintah Kadis, Satgas Drainase Gerak Cepat Normalisasi Drainase di Kota Makassar

 

Satgas Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melaksanakan normalisasi saluran drainase di berbagai titik kota. Sabtu, (13/072024). 

KNEWSCOID, Makassar - Satgas Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melaksanakan normalisasi saluran drainase di berbagai titik kota. Kegiatan ini mencakup Jl Talasalapang 3, Jl Toa Daeng 3, Jl Monumen Emmy Saelan, Kompleks Graha Janna Land, dan Jl Toddopuli 3. Khusus di Kompleks Permata Hijau Permai, Satgas Fisik melakukan pengecoran pondasi saluran. Sabtu, (13/072024). 

Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menyampaikan bahwa pekerjaan ini adalah tindak lanjut dari rapat koordinasi yang diadakan sehari sebelumnya. 

"Kami berkomitmen untuk memastikan sistem drainase di Makassar berfungsi dengan baik guna mencegah banjir dan genangan air yang kerap terjadi saat musim hujan. Normalisasi saluran ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan infrastruktur kota," ujar Zuhaelsi.

Normalisasi saluran drainase ini tidak hanya penting untuk mengatasi masalah genangan air, tetapi juga untuk menjaga kesehatan lingkungan dan kenyamanan warga. Dengan saluran yang bersih dan berfungsi dengan baik, risiko penyakit yang disebabkan oleh genangan air dapat diminimalkan. Selain itu, Zuhaelsi menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase sangat diperlukan. 

"Kami mengimbau warga untuk tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air. Kesadaran dan kerjasama masyarakat sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kelancaran saluran drainase," tambahnya.

Pekerjaan yang dilakukan di Kompleks Permata Hijau Permai, di mana Satgas Fisik melakukan pengecoran pondasi saluran, menunjukkan komitmen Dinas PU dalam meningkatkan kualitas infrastruktur drainase secara menyeluruh. Pengecoran pondasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur saluran dan meningkatkan kapasitas aliran air, sehingga mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.

Dengan langkah-langkah ini, Dinas PU Kota Makassar berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga Makassar. Zuhaelsi Zubir juga berjanji bahwa Dinas PU akan terus memantau dan mengevaluasi kondisi saluran drainase secara berkala untuk memastikan fungsi optimalnya. (*yn)

PKN Sulsel Sebut Belum Gabung Koalisi Manapun, Klaim Tunggu Hasil Survey

 

Foto bersama Kader PKN di Rakernas

knewscoid - Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) telah bergabung dalam "Koalisi Kerakyatan" yang dikomandoi oleh Partai Gelora untuk menghadapi Pemilihan Wali Kota Makassar, PKN dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Nurhidayatullah B. Cottong, Sekretaris Umum PKN Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa hingga saat ini PKN belum bergabung dengan koalisi manapun. 

"Kami saat ini sedang menunggu survei internal untuk menentukan calon kepala daerah potensial yang bisa kami usulkan ke pusat. Keputusan ini akan kami ambil berdasarkan hasil survei tersebut, dan belum ada keputusan final mengenai arah koalisi kami," jelasnya.

Pernyataan ini juga berlaku untuk 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan. 

"Pada dasarnya, kami mengedepankan gagasan masing-masing calon kepala daerah. PKN memiliki infrastruktur partai yang solid, SDM yang mumpuni meskipun kami adalah partai non parlemen," tambah Nurhidayatullah.

Partai yang dikomandoi Anas Usbaningrum ini menegaskan bahwa setiap langkah politik yang diambil akan berdasarkan pada kajian dan survei yang mendalam.

"Kami berkomitmen untuk mengusung calon yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin Makassar ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, kami masih dalam proses penjajakan dan belum memutuskan untuk bergabung dengan koalisi manapun," tambahnya.

Pernyataan ini diharapkan dapat meluruskan informasi yang beredar dan memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi PKN dalam menghadapi Pilwalkot Makassar dan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan.

"Jadi janganmaki terburu-buru cika," tutupnya. (*jj)

Terendah di Dunia, Indonesia Berada di Peringkat Keenam Dengan Upah Rp 2,08 juta per Bulan

 

Indonesia berada di peringkat keenam dengan upah Rp 2,08 juta perbulan

knewscoid - Berdasarkan data terbaru dari Velocity Global, Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara dengan upah terendah di dunia. Laporan tersebut mencatat upah rata-rata pekerja di Indonesia hanya sebesar USD 130 atau setara dengan Rp 2,08 juta per bulan. 

Negara dengan upah terendah di dunia ditempati oleh India dengan rata-rata upah Rp 720 ribu per bulan. Menyusul di peringkat kedua adalah Nigeria dengan upah rata-rata Rp 1,21 juta, diikuti oleh Uzbekistan (Rp 1,28 juta), Pakistan (Rp 1,82 juta), dan Filipina (Rp 2,06 juta). 

Indonesia berada di peringkat keenam dengan upah Rp 2,08 juta, di atas Vietnam (Rp 2,24 juta), Ukraina (Rp 2,83 juta), Armenia (Rp 2,99 juta), dan Kazakhstan (Rp 3 juta).

Laporan ini diambil dengan asumsi kurs Rp 16.000 per USD. Data ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh pekerja di Indonesia terkait dengan rendahnya upah yang mereka terima dibandingkan dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Melihat situasi ini, pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, salah satunya dengan menaikkan upah minimum dan memastikan lingkungan kerja yang adil dan kondusif. (jj)

Zuhaelsi Zubir Motivasi Pegawai Kerja Maksimal Demi Warga Kota Makassar Dapat Pelayanan Yang Baik

  

Rapat Koordinasi Dipimpin Langsung Oleh Kadis PU Kota Makassar Di Ruang Rapat Kadis. Jumat (12/07/24)

KNEWSCOID - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar kembali menggelar rapat kordinasi rutin bulanan. Dibawah komanda Zuhaelsi Zubir sebagai Kepala Dinas rapat ini menjadi agenda wajib untuk mengecek kesiapan dan sejauh mana pencapaian seluruh pihak di internal Dinas PU Kota Makassar.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PU, Zuhalelsi Zubir ST., MT, dihadiri oleh Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang (Kabid), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK). Rapat tersebut diadakan di ruang rapatnya. Jumat (12/07/24)

Agenda utama rapat adalah membahas kemajuan pekerjaan di masing-masing bidang. Kepala Dinas menekankan pentingnya koordinasi untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"Kita mesti kroscek setiap saat progres masing-masing bidang dan turunannya agar bekerja maksimal melayani berbagai keluhan Kota yang menjadi wewenang kami. Demi kebaikan warga," ujarnya.

Lanjut Zuhaelsi menyampaikan bahwa setiap bidang harus kerja cepat dan mengutamakan pelayanan, pekerjaan yang berkualitas sehingga warga terasa aman aman dan nyaman.

Dari informasi yang berhasil diperoleh, perbaikan berbagai lorong dengan paving blok, pembersihan drainase, kanal/sungai dan beberapa layanan dasar yang dekat dengan warga harus dipastikan berjalan dengan baik.

Zuhaelsi memberi semangat dan berharap pada saat sebelum rapat ditutup dengan harapan kerja sama yang baik dari semua pihak untuk mencapai tujuan bersama. (^jj

Perumda Parkir Makassar, Gerak Cepat Siapkan Parkiran Khusus Event F8

  

Direktur Utama, Yulianti Tomu bersama Tim Reaksi Cepat meninjau langsung titik -titik parkiran, Jumat, 12 Juni 2024.

KNEWSCOID - Perumda Parkir Makassar telah menyiapkan lokasi parkiran resmi acara F8 Makassar digelar 24 Juli mendatang.

Direktur Utama, Yulianti Tomu bersama Tim Reaksi Cepat meninjau langsung titik -titik parkiran, Jumat, 12 Juni 2024.

"Rencana kantong Parkir yakni Jalan Metro (Samping Anjungan), tanah kosong belakang rumah contoh (GMTD), samping Siloam, 

Taman Gajah, Jalan Penghibur depan Anjungan (Parkir VIP), Jalan Yoseph Latumahina, Jalan Maipa,

Jalan Lamaddukelleng. 

Hal itu menindaklanjuti arahan Bapak Wali Kota Makassar (Moh Ramdhan Pomanto,red) pada Rapat Koordinasi semalam,"kata Dirut Perumda Parkir, Yulianti Tomu.

Menurut dia, pihaknya sudah meninjau segera, agar bisa menentukan area parkiran.

"Saat ini kami terus berkoordinasi dengan mitra Dishub Makassar dan  Polrestabes Makassar untuk menentukan kantong-kantong parkir itu, yang disinkronkan dengan rekayasa Lalin pada kegiatan F8,"ungkap Yulianti.

Lebih jauh, lanjutnya, mengimbau ke masyarakat dapat memarkir kendaraan pada titik atau lokasi parkiran yang resmi.  

"Upaya ini agar masyarakat mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan pada saat memarkirkan kendaraan di event F8,"jelasnya. (*jj)

Kalahkan Jerman, Indonesia Urutan 6 Pemilik Start Up Terbanyuak di Dunia

  

Gambar : 5 Influencer Marketing Strategies

KNEWSCOID - Dikuti dari databkos, menurut Startup Ranking, perusahaan statistik asal Peru merilis bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan startup terbanyak di dunia pada awal 2024. Tak tanggung-tanggung berada diurutan ke enam mengalahkan Jerman.

Mereka mencatat, per 11 Januari 2024 lalu terdapat 2.562 startup di Indonesia. Jumlahnya paling banyak nomor satu di Asia Tenggara, peringkat ke-2 di skala Asia, dan peringkat ke-6 secara global.

Peringkat puncak global ditempati Amerika Serikat dengan 77.984 startup.

Di urutan berikutnya ada India (16.344 startup), Inggris (7.077 startup), Kanada (3.875 startup), dan Australia (2.795 startup).

Negara lain yang masuk jajaran top 10 startup terbanyak global adalah Jerman, Prancis, Spanyol, dan Brasil. Gambar seperti grafik databoks berikut :

Adapun Startup Ranking mendefinisikan startup sebagai perusahaan rintisan dengan usia maksimal 10 tahun yang memiliki kompetensi, inovasi, dan basis teknologi yang kuat, serta kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha.

Inspeksi Mendadak Komisi D Ke Sekolah SMP di Makassar

 

Komisi D DPRD Kota Makassar Bidang kesejahteraan Rakyat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar, Rabu (10/7/2024).

KNEWSCOID - Komisi D DPRD Kota Makassar Bidang kesejahteraan Rakyat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar, Rabu (10/7/2024). 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi dan kesiapan sekolah dalam menghadapi tahun ajaran baru, serta mengevaluasi fasilitas dan lingkungan belajar siswa.

Selama sidak, anggota Komisi D memeriksa berbagai aspek, termasuk kebersihan lingkungan sekolah, kondisi ruang kelas, ketersediaan sarana dan prasarana. 

Selain itu, Anggota Komisi D juga berdialog dengan kepala sekolah dan guru untuk mendapatkan masukan terkait kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Anggota Komisi D ingin memastikan bahwa semua SMP di Kota Makassar memiliki fasilitas yang memadai dan lingkungan belajar yang kondusif. Ini penting agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan mencapai prestasi yang baik.

Hasil dari sidak ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Komisi D dalam menyusun rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar untuk perbaikan dan peningkatan fasilitas pendidikan di Kota Makassar. 

Komisi D juga berkomitmen untuk terus memantau kondisi sekolah-sekolah di Kota Makassar agar mutu pendidikan semakin meningkat. (*yn)

Wakil Ketua DPRD Makassar Hadiri Serah Terima Jabatan Kajari Makassar

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ibu Andi Suhada Sappaile, turut menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar yang berlangsung di Saung New Rindu Alam. Selasa (09/07/24)

KNEWSCOID - Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ibu Andi Suhada Sappaile, turut menghadiri acara serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar yang berlangsung di Saung New Rindu Alam. Acara ini sekaligus menjadi momen pengantar tugas dan perkenalan Kajari baru kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Ibu Andi Suhada menyampaikan terima kasih kepada Ibu Andi Sundari atas dedikasinya selama menjabat sebagai Kajari. Selain itu, beliau juga menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Bapak Nauli Rahim Siregar yang baru dilantik.

"Semoga dengan kepemimpinan yang baru, Kejaksaan Negeri Makassar dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam menegakkan hukum dan keadilan di Kota Makassar," ujar Ibu Andi Suhada.

Beliau menambahkan bahwa DPRD Kota Makassar siap mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dukungan penuh dari DPRD diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam melayani masyarakat.

Dengan serah terima jabatan ini, diharapkan Kejaksaan Negeri Makassar dapat terus berinovasi dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum di Kota Makassar. (yn)

Sah, DPRD Setujui Ranperda RPJPD 2024 Kota Makassar

 

sidang paripurna masa sidang ke 10 tahun 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Makassar Rabu (3/7/2024)

UJARAN - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang selama ini dibahas antara Pemerintah Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KOta Makassarj akhirnya disepakati dalam sidang paripurna masa sidang ke 10 tahun 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Makassar Rabu (3/7/2024).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, didampingi Wakil Ketua II Andi Suhada Sappaile.

Seluruh fraksi DPRD Kota Makassar menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ditetapkan menjadi perda.

Kedua ranperda tersebut yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2045.

Kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD ini ditandai ketok palu dari pimpinan sidang yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah ranperda menjadi perda oleh Pj Sekda Makassar Firman Hamid Pagarra dan Wakil Ketua DPRD Andi Suhada Sappaile dan disaksikan oleh pimpinan sidang dan seluruh anggota DPRD, serta undangan yang hadir.

PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra yang hadir langsung mengatakan dengan disetujuinya Ranperda maka pihak Pemkot Makassar beserta seluruh jajaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta akan berkomitmen untuk melaksanakan ranperda sesuai aturan yang berlaku.

“Ucapan terima kasih kami sampaikan secara khusus kepada Badan Anggaran Dewan Yang Terhormat, Panitia Khusus serta kepada Komisi-Komisi yang telah membahas dan menyetujui dua ranperda ini. Semoga kerja-kerja kita, pada akhirnya dapat memberikan dampak yang besar bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Makassar,” ucap Firman.

Firman mengungkapkan Ranperda terkait Rencana RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 memiliki Visi “Makassar Kota Dunia, Maju dan berkelanjutan yang sombere dan Smart Untuk Semua”.

Di mana RPJPD Kota Makassar berpedoman penuh pada Rancangan Akhir RPJPN dan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

Ranperda bukan hanya kewajiban semata namun penetapan ini menjadi pedoman untuk tetap mengawal pelaksanaan perda dalam implementasi tahun anggaran selanjutnya.

Karenanya, Firman menegaskan bahwa Pemkot Makassar berupaya dengan sungguh-sungguh menyimak tanggapan, saran, masukan, koreksi dan kritik dengan penuh keterbukaan dan rasa tanggungjawab yang tinggi.

Serta akan menjadikan sebagai catatan penting dalam peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Eksekutif dimasa yang akan datang.

“InsyaAllah perda dapat berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap cita-cita yang dicapai dari pembentukan perda. Agenda-agenda yang telah kita laksanakan merupakan wujud kemitraan, bahwa dalam semangat kerjasama dan sama-sama kerja, kita mampu menghadapi persoalan yang kita hadapi kedepannya,” tutur Firman.

Dengan disetujui secara bersama antara Pihak Legislatif dan Pihak Eksekutif terhadap Ranperda tentang RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045.

Firman pun langsung menginstruksi kepada seluruh Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah untuk memahami secara mendalam Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sebagai negara berdaulat, maju dan berkelanjutan

“Saya sampaikan kepada seluruh OPD untuk melakukan akselerasi dan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi. Kita melangkah bersama Kota Makassar yang baik untuk semua,” harapnya.(*)

Gelar Sosper Bantuan Hukum, Budi Hastuti: Kita Siap Bantu Warga Tersandung Kasus secara Gratis

Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel Favor, Jl Lasinrang, Minggu (30/6/2023).

KNEWSCOID - Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menyatakan siap membantu masyarakat yang tersandung kasus hukum lewat bantuan hukum gratis.

Demikian disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel Favor, Jl Lasinrang, Minggu (30/6/2023).

Lewat perda itu, Budi menyampaikan pemerintah kota Makassar menyediakan bantuan hukum gratis bagi warga tidak mampu yang menghadapi masalah. Ia menegaskan setiap warga perlu keadilan.

“Kalau ada masalah hukum, saya siap bantu. Nanti kita sampaikan ke pemerintah kalau ada warga yang mau bantuan ini. Gratis tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD Makassar ini mengatakan warga yang mendapatkan bantuan hukum akan didampingi pengacara yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota. Adapun pemerintah kota sudah menyiapkan anggaran untuk pengacara.

“Pengacaranya siap mendampingi sampai selesai perkara. Untuk biayanya, itu sudah dibayarkan sama pemerintah kota,” tambah Budi.

Tenaga Ahli DPRD Makassar, Hasrullah menyampaikan perda bantuan hukum hadir atas asas keadilan. Menurutnya, semua warga punya keadilan yang sama.

Ia menegaskan semua warga sama di hadapan hukum. Ketika warga yang tidak mampu mendapatkan masalah, mereka perlu mendapatkan akses pelayanan hukum.

“Makanya itu hadir perda ini dan beruntungnya ini sosialisasikan oleh ibu dewan kita,” ucapnya.

Sementara itu, Akademisi, Babra Kamal mengatakan pengajuan juga bisa dilakukan secara mandiri sesuai yang tertuang dalam perda.

Ia mengatakan warga yang ingin mendapatkan bantuan hukum gratis mesti berdomisili Makassar yang dibuktikan dengan KTP. “Kemudian mereka adalah warga yang masuk dalam kategori tidak mampu, itu semua bisa,” tukasnya. (*)

DPRD Makassar Soroti Perumda Makassar karena Minim Setorkan Deviden ke Pemkot Makassar

Anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham

KNEWSCOID – Capaian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, disorot anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham.

Kata para wakil rakyat itu, kekayaan daerah yang dipisahkan, masih minim berkontribusi. Yakni hanya Rp27,20 miliar lebih, dari target Rp88,28 miliar.

Itu karena kata dewan, diduga terjadi kebocoran pendapatan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Makassar yang ada. Direksi Perumda Makassar dianggap kurang berinovasi dan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengelolaan pendapatan dan pengawasan terhadap pendapatan.

Menanggapi itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengaku memang banyak hal yang perlu dibenahi. Namun, direksi yang saat ini sudah sangat optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Makassar. “Memang RPH kehabisan modal, terminal untung jalan. Tapi memang banyak yang perlu dibenahi, saya tidak yakin walaupun kita ganti direksi bisa sama persoalan itu,” ujar Danny, Rabu, 26 Juni 2024.

Pendapatan Perumda Parkir Makassar Raya dinilai Danny, sudah sangat optimal meskipun masih jauh dari target. Baca juga: Badan Hukum Setda Makassar Selamatkan Pasar Butung sebagai Aset Pemkot Senilai Rp200 Miliar “Parkir, justru parkir sekarang sudah dua kali lipat meskipun masih jauh dari potensinya, bisa tiga kali lipat dari sekarang,” tutur wali kota dua periode ini.

Kata Danny, kinerja direksi Perumda Makassar saat ini cukup baik. Kecuali Perumda Pasar Makassar Raya yang saat ini masih proses seleksi jabatan direksi. “Direksi ini cukup baik, pasar kita sudah ganti direksi, karena banyak hal (tidak beres), lelang pasar sudah selesai dan saya harap yang terpilih bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di pasar,” tutur Danny.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham mempertanyakan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah setiap tahun sangat rendah.

Menurutnya, beberapa Perumda Makassar tidak menghasilkan deviden.

Sebagian besar Perusahaan Daerah milik Pemkot dirasakan seperti membiarkan adanya kebocoran pendapatan dengan kurangnya inovasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan pendapatan dan pengawasan pendapatan, serta evaluasi pendapatan di masing-masing Perumda.

Menurutnya, Perumda yang bisa menjaga dan melestarikan kebocoran pendapatan yakni Perumda Parkir yang seharusnyamemiliki potensi pendapatan Rp1 triliun, namun tidak dikelelola dengan baik.

“Kami merekomendasikan ke Wali Kota Makassar untuk mengevaluasi jajaran Direksi BUMD yang ada sekarang,” tegas legislator Nasdem ini. (*)

Catatan Fraksi PKS DPRD Makassar Buat Wali Kota Danny

Juru Bicara Fraksi partai PKS Yeni Rahman

KNEWSCOID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Makassar meminta Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, memperhatikan pelayanan publik yang ada di kota Makassar.

Hal tersebut di ungkapan juru bicara Fraksi partai PKS Yeni Rahman saat rapat paripurna tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kota Makassar 2023, di ruang rapat kantor DPRD kota Makassar Jl AP Pettarani.

Katanya,Fraksi PKS memberikan apresiasi atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pengelolaan keuangan APBD 2023. 

“Kami melihat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari seluruh OPD untuk bersama-sama bersinergi memperoleh capaian luar biasa ini,” katanya.

Raihan Opini WTP tersebut bukan berarti sudah tidak ada kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Justru secara administratif, raihan ini mendorong kita untuk bekerja dengan lebih baik lagi.

“Kami mencatat dan selalu memantau dengan baik saran-saran dan pertimbangan dari BPK agar dapat segera ditindak lanjuti dan agar tidak terulang dimasa-masa yang akan datang,” ujarnya

Katanya, setidaknya 9 point yang perlu menjadi perhatian Danny Pomanto dalam melakukan pelayanan publik.

Berikut deretan point yang perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan diantaranya:

1. Apa Upaya yang dilakukan dalam mengatasi tingginya harga-harga kebutuhan pokok pada saat kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat? Mohon penjelasan.
2. Bagaimana perbaikan pelayanan di puskesmas pada PABD 2023?Kami menemukan adanya Puskesmas yang jam pelayannya belum sesuai, bahkan ada yang sudah tidak melayani setelah istirahat sholat dhuhur dengan berbagai alasan. Mohon penjelasan.
3. Sudah sampai dimana tahapan Pembangunan Sirkuit di Untia? sudah berjalan sampai pada tahapan apa pada tahun 2023 dan apa yang akan dituntaskan pada tahun 2024?.
4. Sejauhmana peran yang dilakukan Pemkot Makassar dalam mewujudkan pembangunan stadion? Mohon Penjelasan.
5. Sejauhmana peran pemerintah dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat berupa judi online? Mohon Penjelasan.
6. FPKS mendukung agenda pengentasan dan pencegahan stunting di Kota Makassar. Akan tetapi pengunaan alokasi anggaran harus efektif dan sesuai dengan kondisi setiap kelurahan, tidak bisa disamaratakan. sejauhmana pelaksanaannya dan kelurahan apa saja yang menjadi sentra stunting di Kota Makassar?.
7. Mohon penjelasan pembangunan infrastruktur sekolah – sekolah yang menjadi temuan karena kondisinya yang sudah rusak, baik atap hingga temboknya.
8. Mohon penjelasan penggunaan anggaran untuk lorong wisata. Apa saja indikator keberhasilan yang dilaksanakan?
9. Pada Pemandangan Umum tahun lalu atas penggunaan APBD 2022, FPKS telah menyarankan untuk mempercepat penetapan kepala sekolah yang statusnya masih pejabat sementara. Mohon penjelasan, apakah telah didefinitfkan? Mohon penjelasan. (*)

Banggar DPRD Makassar rapat Bersama TAPD, Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 masih berlanjut antara DPRD Makassar dengan Pemkot Makassar.

KNEWSCOID  – Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 masih berlanjut antara DPRD Makassar dengan Pemkot Makassar.

Pada hari Senin (24/6/2024), berlangsung rapat antara Banggar DPRD Makassar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Makassar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Makassar.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Makassar yang merupakan Koordinator Badan Anggaran DPRD, Adi Rasyid Ali.

Dari Pemkot Makassar, hadir Asisten III bidang Administrasi Umum Irwan Bangsawan bersama para anggota TAPD.

Agenda rapat ini adalah gambaran umum Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. (*)