Jumat, 11 Februari 2022

PPID DPU Makassar Hadiri Musrembang Kecamatan Tamalate Serap Aspirasi Warga

MAKASSAR, KNEWS - Mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) DPU menghadiri kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Tamalate, di Hotel Colonial, Jalan Metro Tanjung Bunga, Jumat (11/02/2022).


Dalam kegiatan tersebut, hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Indira Jusuf Ismail, Kepala Bappeda Helmy, Kepala SKPD terkait, Camat, Lurah se-Kecamatan Tamalate, FKLPM dan LPM.


Beberapa anggota DPRD Kota Makassar juga terlihat hadir seperti, Arifin Dg Kulle (Komisi C), Ari Ashari Ilham (Komisi A), Anton Paul Goni (Komisi A), Nurul Hidayah (Komisi B) dan Yenni Rahman (Komisi D).


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas PU Makassar Hamka Darwis mengatakan, Musrenbang baik di tingkat Kelurahan, maupun ditingkat Kecamatan, merupakan amanat Undang-undang yang harus di jadikan agenda pemerintah, untuk dijalankan sebagai wadah menyerap aspirasi  usulan kebutuhan masyarakat.


“Musrenbang ini merupakan amanat Undang-undang, bagaimana kita menyerap Aspirasi usulan dari kebutuhan masyarakat baik menyangkut Infrastruktur seperti pembangunan fisik, pengembangan SDM dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya," ujar Hamka


“Kami berharap agar usulan prioritas benar-benar  berdasarkan skala prioritas, bahkan super prioritas dan juga kami menyampaikan agar seluruh usulan benar-benar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis, berdasarkan kebutuhan yang ada level bettem to up,” ujarnya.


Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Jusuf Ismail yang hadir juga sebagai Ketua Forum Eliminasi TB (Tuberkulosis) menyampaikan pentingnya pencegahan terhadap penyakit TB (Tuberkulosis), dimana Indonesia merupakan nomor urut ke-2 di dunia terbanyak berpenyakit TB (Tuberkulosis).


Ditempat yang sama juga, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman turut menyampaikan  beberapa hal tentang dana Kelurahan, harga satuan yang harus dipedomani. Untuk untuk menyusun usulan fisik dan  menyampaikan pihak Kelurahan dan LPM. Dalam mengusulkan usulan harus benar-benar efektif sesuai prioritas  dan kebutuhan infrastruktur yang ada di wilayahnya.


“Jadi dalam mengusulkan perlu adanya objektifitas sesuai skala prioritas yang ada," ungkap Helmy.

Sebelumnya
Selanjutnya