Selasa, 08 Oktober 2019

Gelar Dialog, FKS Mappatuju Hadirkan Dinas Sosial Provinsi

Suasana Dialog Tematik

KNEWS, MAKASSAR — Forum Keserasian Sosial (FKS) Mappatuju Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea menggelar dialog tematik dengan tema "merajut kebersamaan untuk menjaga persatuan NKRI" bersama masyarakat setempat, Sabtu (5/10).

Kegiatan dialog yang menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi, Dinas Kota Makassar dan Koramil Kepolisian.

Juga dihadiri oleh stekholder terkait seperti, anggota dewan provinsi Sulsel, perwakilan pemuda, babinsa, dinas sosial kota, dinas sosial provinsi, Lurah Buntusu, LPM dan tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

“Selain untuk meminimalisir konflik yang penting adalah kebersamaannya. Harapannya dengan forum ini ada semangat kebersamaan dan gotong royong,” Kata Aras Andi Wawo sebagai Ketua FKS Mappatuju, Kelurahan Buntusu.

Menurut Aras, forum dibentuk untuk mencegah potensi konflik yang terjadi di tengah masyarakat, pemerintah telah membentuk forum keserasian sosial di daerah. Pembangunan dilakukan secara swadaya atau gotong royong. Dia berharap pembangunan itu setidaknya dapat meredam kecemburuan dan konflik di tengah masyarakat. Namun yang menjadi point penting dari kegiatan gotong royong adalah kebersamaan antar warga.

“Yang dibentuk itu termasuk diantaranya forum keserasian sosial yang ada di Kelurahan buntusu Berdasarkan analisa kami, sejauh ini faktor akses jalan yg tidak memadai dapat memicu adanya potensi
Konflik,”Ucapnya

Forum keserasian sosial dan forum swadaya masyarakat berupaya mencegah sedini mungkin potensi-potensi konflik dan mendapatkan bantuan dana Rp 150 juta dari Kementerian Sosial untuk deteksi dini potensi konflik sosial, melalui kegiatan fisik dan dialog dengan melibatkan tokoh masyarakat.

Diketahui, Forum Keserasian Sosial (FKS) ini dibuat melalui anggaran kegiatan Keserasian Sosial dari Kementerian Sosial RI dalam menjalankan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. (*)

Sebelumnya
Selanjutnya