MAKASSAR, KNEWS - Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar Dialog Politik di Afour Cafe, Kota Makassar, Minggu (22/11/20).
Dengan mengusung tema "Netralitas ASN Dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2020" kegiatan ini menghadirkan beberapa Narasumber diantaranya, Nursari (Ketua Bawaslu Kota Makassar), Andi Luhur Prianto (Pengamat Politik), DR.Amir Muhiddin (Akademisi Fisip Unismuh Makassar) serta diikuti peserta dari Lembaga Internal Pikom IMM, HMJ, BEM Se-Unismuh dan Lembaga Eksternal Organisasi Kedaerahan.
Kabid Advokasi selaku Moderator Kegiatan Dialog, Alwi Iswar mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan HMJ Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar ini bagaimana dengan menjawab tentang ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN yang tidak netral.
"Dengan Menjawab beberapa rentetan Isue dan Asumsi ketidakpercayaan Masyarakat terhadap ASN yang tidakk Netral dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2020," ujar Alwi Iswar.
Dalam Dialog tersebut Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada 13 orang ASN yang dijatuhi sanksi.
"Bawaslu sebagai Operator Undang-Undang melaksanakan Tugas dan fungsi sesuai payung hukum yang jelas. Sejauh ini sudah ada 13 ASN yang dijatuhi Sanksi," ucapnya.
Ketua Bawaslu juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang dilakukan seluruh masyarakat.
"Karena dari 20 Laporan yang masuk di Bawaslu Kota Makassar itu artinya semua lapisan masyarakat ingin ASN Netral dalam Pilkada Serentak tahun ini," ujarnya.
Sementara itu, Akademisi Fisip Unismuh Makassar, DR Amir Muhiddin mengatakan ketidaknetralan ASN akibat tingginya gaya hidup hedonis.
"Tentu ASN mendapat tawaran jabatan dari pihak Pasangan calon dan itu dijadikan Peluang, akibat dari ketidakNetralan ASN dalam Kontestasi Pilkada Serentak akan menjadi Gejolak lahirnya KKN," tuturnya.
Selain itu, Pengamat Politik, Andi Luhur Prianto mengatakan bahwa persoalan Netralitas ASN menjadi Topik Langganan setiap penyelenggaraan pemilu.
"Dimana masa depan karier ASN dipertaruhkan dalam Pilkada membuat mereka menaruh sejuta harapan untuk mendapat kenaikan jabatan dan juga perlu adanya pencegahan yang dilakukan oleh BKD untuk menjamin ASN benar-benar Netral dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2020," tutupnya.
(Haeril)
