 |
| Anggota Komisi D DPRD Makassar, Hamzah Hamid, menyatakan pihaknya akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi terkait sengketa lahan yang berdampak pada tiga sekolah di komplek SD Pajjaiang. |
KNEWSCOID, Makassar – Anggota Komisi D DPRD Makassar, Hamzah Hamid, menyatakan pihaknya akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi terkait sengketa lahan yang berdampak pada tiga sekolah di komplek SD Pajjaiang. Sekitar 1.000 siswa terpaksa dialihkan ke pembelajaran daring setelah ahli waris menggembok sekolah tersebut.
RDP yang semula dijadwalkan Jumat (26/07) lalu terpaksa ditunda karena kendala teknis. Namun, Hamzah memastikan bahwa rapat ini akan segera dijadwalkan ulang dalam waktu dekat.
“Kami sempat janjikan hari Jumat, tapi ada kesulitan mengatur waktu. Insya Allah minggu depan bisa terlaksana, saya masih menunggu disposisi pimpinan,” kata Hamzah, Minggu (28/07).
Hamzah menegaskan bahwa dalam RDP tersebut, semua pihak yang terkait akan diundang, termasuk Dinas Pertanahan, Dinas Pendidikan, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia juga menyebutkan bahwa kepala dinas wajib hadir langsung untuk memastikan solusi yang tepat.
“Semua kepala dinas harus hadir, tidak bisa diwakili. Kami ingin memastikan ada tindakan konkret dari pemerintah kota,” tegasnya.
Sengketa lahan ini melibatkan tiga sekolah di komplek SD Pajjaiang, yakni SD Inpres Pajjaiang, SD Negeri Pajjaiang, dan SD Inpres Sudiang. Akibat gembokan ahli waris, siswa-siswa tidak bisa bersekolah dan sementara dialihkan ke pembelajaran daring.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua sekolah alternatif untuk menampung siswa yang terdampak.
“Kami sudah siapkan SD Inpres Kalang Tubung 1 dan SMP Negeri 16 sebagai lokasi sementara bagi siswa SD Pajjaiang. Proses belajar mengajar tetap bisa berjalan meski ada kendala ini,” ujar Muhyiddin, Kamis (25/07).
Hamzah menambahkan bahwa rapat ini diharapkan bisa memberikan kejelasan terkait status lahan serta langkah hukum yang akan diambil pemerintah kota.
“Kami di DPR hanya memfasilitasi pertemuan antara ahli waris dan pemerintah kota untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” tandas Hamzah.
Sengketa ini telah menjadi sorotan publik, dan masyarakat berharap ada solusi cepat agar siswa-siswa bisa kembali belajar di sekolah mereka tanpa hambatan.
