DPR Kritisi Penggunaan QR Code Pertalite, Sebut Tidak Efektif

Gedung DPR RI, Jakarta.

KNEW.CO.ID, Balikpapan, – Anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi, mengkritik penerapan QR Code untuk pembelian Pertalite di SPBU yang saat ini masih dalam fase uji coba di beberapa kota. Mulyadi menilai penggunaan teknologi ini tidak efektif, baik untuk pengawasan oleh Pertamina maupun bagi para pegawai SPBU yang terlibat dalam proses tersebut.

Mulyadi mengungkapkan bahwa sistem berbasis QR Code menambah kerumitan dalam pengawasan dan operasional di lapangan. "Pakai QR Code itu akan sulit bagi Pertamina untuk mengawasi, begitu juga SPBU karena repot sendiri itu mengurus yang begituan. Saya dengar dari SPBU, wah njelimet lah nggak karuan," kata Mulyadi usai pertemuan Komisi XII di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (15/11/2024). Ia mengingatkan bahwa semakin rumit mekanisme yang diterapkan, semakin sulit untuk mengawasi dan mengurangi potensi kecurangan.

Politikus dari Fraksi Partai Gerindra ini menyarankan agar pemerintah bersama dengan Pertamina merancang mekanisme yang lebih sederhana dan efektif untuk memastikan subsidi bahan bakar tepat sasaran. Mulyadi mengusulkan sistem pembelian yang lebih jelas dan mudah diimplementasikan, misalnya dengan membatasi pembelian bahan bakar subsidi hanya untuk kendaraan tertentu, seperti kendaraan dinas dengan pelat kuning.

Mulyadi juga mengusulkan agar mekanisme subsidi BBM dibagi menjadi dua kategori, yaitu subsidi berbasis produk dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Subsidi berbasis produk ini misalnya hanya boleh kendaraan dengan pelat kuning, termasuk motor. Jadi jelas siapa yang boleh membeli BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi," tambahnya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengumumkan penerapan sistem pembayaran QR Code melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian Pertalite yang rencananya dimulai pada akhir September 2024. Langkah ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi untuk memastikan agar program subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Meskipun demikian, Mulyadi menegaskan pentingnya evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme yang lebih efisien dan memudahkan pengawasan guna menghindari potensi penyalahgunaan subsidi bahan bakar yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.