Komisi III DPR Gelar Fit and Proper Test KPK, Seleksi Hingga Kamis

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman

KNEWS.CO.ID, Jakarta – Hari ini, Senin (18/11/2024), Komisi III DPR RI melaksanakan fit and proper test (Uji Kepatutan dan Kelayakan) bagi Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK. Agenda tersebut dimulai sejak pukul 08.00 pagi dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah oleh seluruh calon.

Setelah satu jam, masing-masing Capim dan Cadewas KPK diminta untuk membuat makalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam sesi wawancara dan pendalaman. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan apresiasi kepada semua calon yang hadir, mengungkapkan bahwa kualitas dan integritas para calon sangat tinggi. 

“Ini membuat dilema bagi kami, karena semua orang yang hadir sangat berkualitas,” ungkap Habib dalam sambutannya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Habiburokhman juga menyampaikan bahwa waktu untuk wawancara dan pendalaman bagi setiap Capim KPK akan diperpanjang menjadi 90 menit, lebih lama 30 menit dari biasanya. Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih leluasa bagi para calon untuk mengeksplorasi gagasan dan visi mereka dalam membangun KPK ke depan.

Agenda fit and proper test ini bertujuan untuk memilih lima Pimpinan KPK dan menetapkan lima Dewan Pengawas KPK yang baru. Proses seleksi ini dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (21/11), dengan kemungkinan selesai lebih cepat jika semua proses berjalan lancar.

Habib menambahkan bahwa meskipun agenda telah ditetapkan hingga Kamis, Komisi III DPR RI akan berusaha menyelesaikan proses lebih cepat jika memungkinkan. Proses seleksi ini sangat penting untuk memastikan pimpinan dan pengawas KPK yang terpilih memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan untuk memimpin lembaga antikorupsi tersebut.

Dalam beberapa hari ke depan, Komisi III akan terus melakukan wawancara dan pendalaman terhadap seluruh calon, dengan harapan dapat memilih pemimpin yang mampu memperkuat KPK dalam memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi di sektor publik.

0 Comments