Kemenag Alokasikan Rp897 Miliar untuk Insentif Guru Honorer Tahun 2025

Kementerian Agama (Kemenag) mengalokasikan anggaran signifikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional pada tahun 2025. Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan insentif bagi guru non-PNS, dengan total anggaran mencapai Rp897,15 miliar.

KNEWS.CO.ID, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) mengalokasikan anggaran signifikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional pada tahun 2025. Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan insentif bagi guru non-PNS, dengan total anggaran mencapai Rp897,15 miliar.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

"Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan. Tahun depan, dana insentif untuk guru non-PNS sudah kami anggarkan bersama dengan dana untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan **Kartu Indonesia Pintar (KIP),” ujar Menag.

Selain insentif, Kemenag juga mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pendidikan lainnya. Dana Rp1,95 triliun disiapkan untuk PIP, Rp1,46 triliun untuk KIP, dan Rp7,22 triliun untuk tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS.

Kemenag juga mengalokasikan Rp11,02 triliun untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk Rp100 miliar untuk BOS Pesantren, Rp819 miliar untuk BOS RA/sederajat, Rp591,58 miliar untuk BOPTN, serta Rp160 miliar untuk BOPTN-BH Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Nasaruddin optimis Kemenag mampu mempertahankan prestasi di bidang pendidikan keagamaan. “Walaupun terbatas, madrasah seperti MAN Insan Cendekia masih menjadi yang terbaik hingga saat ini, menunjukkan kualitas yang tak kalah dengan pendidikan lain,” ungkapnya.

Menag juga berharap kolaborasi dengan DPD RI mampu menghadirkan inovasi baru dalam mendukung pendidikan keagamaan dan kesejahteraan guru. “Kami terbuka untuk menerima masukan dari rekan-rekan DPD RI agar pendidikan agama semakin maju dan relevan,” tegasnya.

Rapat ini dihadiri secara luring dan daring oleh jajaran eselon I dan II Kemenag, serta Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. Dalam kesempatan tersebut, Kemenag menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan program-program pendidikan yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dengan alokasi anggaran yang besar dan terencana, Kemenag optimistis dapat meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.