DPRD Makassar Terima Aspirasi ABMM Soal PHK Sepihak

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menerima aspirasi dari Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM) yang menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 5 Februari 2025.

KNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menerima aspirasi dari Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM) yang menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 5 Februari 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta kebijakan pensiun yang dinilai tidak adil oleh para buruh.

Sejumlah anggota DPRD Makassar yang turun langsung menemui massa aksi antara lain Basdir dan Andi Makmur dari Fraksi PKB, serta Hartono dari Fraksi PKS. Mereka menyampaikan komitmen untuk mendengarkan dan menindaklanjuti tuntutan buruh dan mahasiswa terkait pelanggaran hak-hak tenaga kerja yang terjadi di sejumlah perusahaan.

Dalam orasinya, perwakilan Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM) menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran ketenagakerjaan. ABMM juga meminta DPRD untuk mendorong transparansi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang dinilai masih minim di Makassar.

Selain itu, para demonstran menyoroti banyaknya perusahaan yang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan pekerja maupun masyarakat sekitar. Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keadilan sosial dan ekonomi.

Menanggapi tuntutan tersebut, anggota DPRD Kota Makassar menyatakan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi. DPRD juga berjanji akan melakukan pengawasan ketat terhadap regulasi ketenagakerjaan dan pelaksanaan program CSR oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Makassar.

Aksi damai ini menjadi bukti nyata bahwa buruh dan mahasiswa terus aktif memperjuangkan hak-hak tenaga kerja. DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk mengawal isu ketenagakerjaan agar perusahaan tidak semena-mena dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung pada pekerja.