Ket : Koorwil Mitra TNI
JAKARTA, KNEWS - Omnibuslaw pada hari ini sudah terbukti menjadi konsep berpolemik, karena bukan hanya di tolak oleh Masyarakat dan Mahasiswa tapi juga Proposal Omnibuslaw di tolak oleh Bank Dunia (World Bank), padahal omnibuslaw digadang-gadangkan sebagai Road Map inti pemerintahan Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Minggu (16/08/20).
Hal itu disampaikan Ibrahim Asnawi selaku Koorwil Koalisi Untuk Kesejahteraan TNI-POLRI (KITRA TNI POLRI), adanya kesalahan berpikir yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam melihat persoalan yang dialami bangsa ini, sebab solusi yang di tawarkan melalui Omnibuslaw ternyata menjadi masalah baru hari ini, sebagaimana penolakan yang sampai detik ini masih berlangsung padahal ini baru tahap pembahasan dan belum di sahkan menjadi UU.
"Karena penolakan yang di lakukan oleh berbagai elemen yang ada di masyarakat terkait Omnibuslaw ini di pandang pemerintah tidak serius mengatasi virus Covid-19 beserta dampaknya yang mengakibatkan lemahnya ekonomi Indonesia yang sudah mencapai Resesi saat ini, dan berpotensi mengurangi hak dasar pekerja, peran pemerintah yang semakin kuat abadi terhadap otonomi daerah dan resiko kerusakan lingkungan yang besar, kemudahan AMDAL, izin Bangunan, menguntungkan investor dan mencilakai masyarakat," Tegas Ibrahim Asnawi
"Oleh sebab itu kami Koalisi Untuk Kesejahteraan TNI-POLRI (KITRA TNI POLRI) tidak lelah menawarkan solusi yang sebenarnya di butuhkan Indonesia untuk keluar dari segala permasalahan yang di hadapi saat ini, bahwa Kesejahteraan TNI POLRI adalah jawaban seluruh persoalan yang ada di bangsa ini, terkhusus persoalan Perekonomian yang mengalami Resesi saat ini"Lanjutnya
"Karena pemahaman kami dari seluruh kajian dan riset selama 8 tahun ini, mustahil bagi Rakyat Indonesia untuk sejahtera jika Anggota TNI POLRI yang bekerja secara serius demi Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia masih di gaji bercanda oleh Negara," Tutup Koordinatator Wilayah tersebut
Adapun landasan tuntutannya Koorwil KITRA DKI JAKARTA menegaskan sebagai berikut:
1. Menolak Omnibuslaw di sahkan menjadi Undang-Undang.
2. Mendesak DPR RI untuk merealisasikan Gaji TNI-POLRI 50 juta tiap bulan.
3. Mendesak Bapak Presiden Jokowi segera merealisasikan NAWACITA dengan meningkatkan kesejahteraan TNI-POLRI.
4. Mendesak BAPENAS untuk segera mendukung kesejahteraan TNI-POLRI dengan Gaji 50 juta tiap bulan.
(Ril/Haeril)
