OPINI, KNEWS - Disaat Pandemi Covid-19 menjadi momok yang menakutkan di seluruh negeri, bahkan baru kemarin WHO (Wolrd Health Organization) merilis bahwa salah satu peningkatan tertinggi kasus Corona ada di Indonesia. Hal ini tentu menjadi tugas seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali agar meredam, mencegah penularan virus yang terus meningkat dari waktu ke waktu sejak awal kemunculannya.
Disaat yang sama, ditengah perjuangan dan derita ratusan petugas medis yang berakhir dalam perjuangan yang cukup panjang, dalam deru tangis keluarga yang ditinggalkan kasus positif Covid-19 serta gejolak ekonomi yang terus menurun. Akan tetapi apa yang membuat Indonesia dan beberapa daerah saat ini semakin kuat dan merasa hebat, merasa seolah tidak terjadi apa-apa. Tensi politik yang cukup tinggi membuatnya bangga. Bangga berkumpul dan meneriakkan teriakan kebahagian yang entah apakah itu kebahagiaan yang tulus atau sekadar ada iming-iming semata untuk berkumpul. Berdekatan dan kadang lupa pakai masker.
Saya tidak menyalahkan mereka, ini adalah momentum menentukan siapa yang berhak memimpinnya 5 tahun kedepan. Walau ia lupa bahwa kuncinya ada di 9 desember nanti. Yah, Pilkada serentak 2020 di akhir tahun ini memang mulai sekarang telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup tinggi. Gelombang massa yang tidak terelakkan telah kita jumpai di beberapa daerah, bergerombol mengantar kandidatnya mendaftar di KPU. Siapa yang mesti bertanggungjawab atas tingginya tensi gelombang massa yang kita saksikan dimana-mana?
Sehari yang lalu, Mendagri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum menegur salah satu petahana calon bupati di Jawa Barat. Sebab telah tertuang dengan jelas dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 sudah diatur ketentuan pendaftaran bakal pasangan calon harus memperhatikan protokol kesehatan. Dalam Pasal 50 ayat 3 PKPU No.6 Tahun 2020, pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris parpol pengusul dan atau bapaslon perseorangan. Bahkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 aparat keamanan dan penegak hukum di beri kewenangan untuk bertindak tegas.
Dan tetap saja masih tidak patuh? Dalam benak saya? Apakah mereka melupakan atau tidak mau tau bahwa sekarang bangsa ini sedang berjuang melawan makhluk kecil yang sangat mematikan. Ataukah kandidatnya sudah berpikir tidak penting protokol kesehatan dan yang yang penting banyak massa? Agar hasil foto keren. Jika demikian, sungguh sebuah pemimpin yang jauh dari etika dan prinsip Lontara Attoriolang. Pemimpin yang telah memberikan peluang kematian massal yang cukup mengerikan. Bukan tidak mungkin, jika disalah satunya ada yang positif Covid-19. Iya kan?
Saya bukan orang yang menekuni bidang hukum, tetapi sependek pengetahuan saya jika dalam analisis situasi ini saya menilai kandidat dengan type yang suka mengumpulkan massa disaat pandemi adalah bagian dari aksi kejahatan exraordinary crime (kejahatan luar biasa). Kenapa? Karena telah memberikan peluang kepada kalayak ramai untuk tertular virus yang cukup mematikan dengan interaksi secara langsung.
Jika alasannya adalah tetap menjaga jarak dan menggunakan protokol kesehatan. Maka saya mengajak saudaraku untuk mengecek seluruh dokumentasi pilkada mulai sejak tanggal 4 september kemarin hingga 2 hari ini. Pendaftaran demi pendaftaran sangat detail terlihat riak-riak massa yang cukup mengerikan tentunya.
Walau pada dasarnya KPU telah membatasi yang diterima didalam ruangan, tapi yang diluar bagaimana? Apakah mereka akan dibiarkan seperti itu? Jika para kandidatnya peduli, sudah seharusnya tegas menginstruksikan kepada relawannya untuk tetap stay dirumah.
Berbagai pandangan dan pernyataan yang dilontarkan tim diberbagai daerah, menampik segala komentar terkait pencegahan Covid-19, tapi bagi saya itu tidak lebih dari omong kosong. Tidak lebih dari sekadar karena fanatismenya terhadap kandidat atau karena hanya lebih mementingkan kekuasaan ketimbang keselamatan manusia.
Saya berharap TNI-Polri untuk memberi atensi dalam penindakan guna mencegah penularan Covid-19 di masa pilkada serentak ini. Jika kemungkinan kejahatan luar biasa telah nampak didepan mata, maka itu segenap penegakan hukum harus dijalankan demi keselamatan manusia.
Tanpa mengurangi rasa hormat keseluruh elemen bangsa yang berjuang memutus mata rantai Covid-19. Saya respect dan menaruh bangga pada petugas medis yang bergerak diam-diam, berjuang tanpa perlu diekspos bak kampanye. Ikhlas mempertaruhkan nyawa tanpa memberi peluang sedikitpun adanya penyebaran Covid-19. Tidurlah dengan tenang para pahlawan bangsa, biar kami yang melanjutkan perjuanganmu untuk melawan para pelaku kejahatan kemanusiaan di atas muka bumi ini.
Penulis : Nurhidayatullah B. Cottong
(Chief of Strategic Communication BRORIVAI Center Dan Founder Fraksi Muda Indonesia)
