JAKARTA, KNEWS - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Ekonomi Indonesia (PP GEMEI) Mendesak Menteri dalam negeri (Mendagri) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tunda PILKADA 2020 di masa pandemi Covid-19 yang belum berujung serta kasus Covid-19 yg semakin bertambah.
Seperti terkonfirmasinya Ketua KPU RI Arief Budiman terkonfirmasi positif Covid-19 bersama Anggota KPU Rievi Novida Ginting Manik dan beserta 12 karyawan KPU RI Positif Covid-19, oleh karena itu PP GEMEI mendesak penundaan Pilkada serentak di Indonesia segera di lakukan. Sabtu (19/9/2020)
Ketua umum PP GEMEI, Albar dengan tuntutan tolak pilkada 2020 akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Mendagri dan KPU RI, karena di tengah pandemi Covid-19 tidak luput dari keluhan rakyat yang sedang kesusahan dan di tambah lagi hanya karena kepentingan Pilkada tahun 2020 anak- anak mereka bisa terpapar Covid-19.
"Apakah ini hanya kepentingan kekuasaan ataukah hanya ambisi para elit Politikus yang bersih Keras melaksanakan Pilkada 2020, atau hanya ingin mendapatkan keuntungan di tengah pandemi covid 19 untuk melaksanakan Pilkada serentak di Indonesia," tegasnya
Tidak berhenti disitu, bahkan akibat melaksanakan deklarasi dan pendaftaran ke KPU puluhan kepala daerah terkonfirmasi Positif Covid-19 dikarenakan mereka tidak mematuhi protokol kesehatan.
Ketua umum PP GEMEI ini tetap menolak keras pelaksanaan pilkada tahun ini, seperti yg kita saksikan bersama pada tahun 2019 yang menelan korban banyak apa lagi tahun ini di paksakan untuk melaksanakan pilkada serentak di Indonesia, bisa-bisa bangsa hancur hanya karna keras kepala para elit politik demi kekuasaan atau kelompok mereka.
Berikut Tuntutan PP GEMEI yg ditujukan kepada Mendagri dan KPU RI ;
1. Mendesak KPU RI tunda pilkada serentak di Indonesia
2. Mendesak Mendagri tunda pilkada serentak di Indonesia
3. Mendesak pemerintah segera memberikan instruksi ke Mendagri dan KPU RI tunda pilkada serentak di Indonesia di tengah pandemi covid 19.
4. PP GEMEI mendesak Ketua KPU RI segara mundur dari jabatannya.
5. Mendesak pemerintah copot ketua KPU RI dan beserta jajarannya yang terkena covid 19.
"Jangan korbankan rakyat hanya kepentingan kekuasaan dan kelompok kalian untuk melaksanakan Pilkada serentak di Indonesia tahun 2020," tutupnya
(Wiwi)
