SINJAI, KNEWS. - Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMAK) yang menghimpun beberapa organisasi mahasiswa dan pemuda menyuarakan aspirasinya di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Sinjai. Kamis,(10/09/20) lalu.
Hal tersebut berakhir dengan rujukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Sayangnya, pada saat RDP pembawa aspirasi merasa kesal lantaran tidak dilibatkan.
Yusri, salah satu pembawa aspirasi dari KOMAK mengaku sangat kecewa karena tidak dilibatkan dalam RDP, Selasa (15/9) kemarin.
"Kami selaku pembawa aspirasi dari (KOMAK) sangat kecewa karena tidak dilibatkan dalam RDP yang diadakan oleh anggota DPR" tegas Yusri.
Padahal menurutnya, aspirasi tersebut telah diterima dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan catatan, diundang dalam rapat komisi yang menghadirkan semua pihak terkait.
"Kami kecewa karena yang terjadi adalah diluar perencanaan sebelumnya apalagi tidak ada klarifikasi sama sekali terkait tidak adanya undangan RDP padahal aspirasi kami pernah ditanggapi oleh tim penerima aspirasi antara lain, Wakil Ketua II DPRD Sinjai beserta anggota DPRD lainnya" tambahnya.
Terkait dugaan tidak adanya pelibatan pembawa aspirasi dalam RDP tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, antara lain Anca Mayor yang juga merupakan aktivis Sinjai.
Dia menganggap bahwa ada konspirasi antara dinas terkait dengan DPRD karena berdasarkan evaluasinya terhadap beberapa kasus, sudah sering mengambang lantaran tidak ditangani serius oleh pihak DPRD Kabuaten Sinjai.
"Saya sangat menyayangkan adanya oknum anggota DPRD yang membuat pernyataan yang sulit untuk dicerna khusus terkait dugaan pemotongan insentif Tim Gugus Tugas Covid-19. Dengan entengnya mereka mengatakan bisa saja. Jelas sekali yang mereka pertontonkan, tapi tunggu kita akan berhadapan di meja hijau. Saya akan melaporkan hal ini ke KPK." tegasnya.
Tak hanya itu, Ketua Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN) Kabupaten Sinjai, Andi Baso, juga mengatakan bahwa perlu ada keberanian untuk menyuarakan kebenaran demi kemajuan Sinjai yang terbebas dari ancaman korupsi.
"Kami siap bersinergi dengan menjadi control terhadap roda pemerintahan dan aktivis di bumi Panrita Kitta" katanya.
Dikonfirmasi, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Sinjai, Drg. Farina Irfani, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan transfer dana insentif sesuai yang di SK dan menjadi usulan masing-masing Puskesmas.
Menurut dia, pihaknya tidak pernah melakukan pemotongan Insentif Nakes, karena Insentif yang ditransfer tersebut sesuai rekening masing-masing, sehingga kalaupun dilakukan pemotongan, pihaknya juga mengetahui.
“Kami tidak pernah melakukan pemotongan insentif Nakes karena dana insentif di transfer sesuai masing-masing rekening mereka, barangkali pemotongan yang dimaksud adalah adanya beberapa Nakes yang tidak mendapat insentif tetapi diberikan secara sukarela oleh Nakes yang mendapatkan insentif,” tandasnya.
Alasan diberikan secara sukarela lanjut dia, karena mereka merasa bersama-sama melakukan tugas penanganan pencegahan Covid-19, sehingga Nakes yang mendapat insentif merasa kasihan.
Hal senada diungkapkan, Direktur Utama (Dirut) RSUD Sinjai, Dr. Kahar Anies, bahwa bukan pemotongan Insentif melainkan, inisiatif masing-masing Nakes untuk menyisihkan sedikit dananya kepada sesama Nakes yang tidak mendapat insentif.
“Insyaallah kami akan segera mengklarifikasi ke Kepala Unit RSUD untuk mempertanyakan hal tersebut, setidaknya kami akan klarifikasi langsung ke para Nakes, kalaupun benar adanya kami akan minta untuk dikembalikan dan apabila Nakes tersebut dengan sukarela memberikan setidaknya ada pernyataan tertulis dari yang bersangkutan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD, Muhammad Wahyu, meminta kepada Kadis Kesehatan agar bertanggung jawab terhadap persoalan yang terjadi.
“Saya meminta Kadis Kesehatan agar bertanggung jawab dengan persoalan yang timbul dimasyarakat terkait dugaan pemotongan insentif Nakes, dan saya meminta agar insentif yang telah diberikan agar dikembalikan,” ucapnya.
(Red)
