Aliansi pemuda dalam aksinya melakukan tindakan protes serta penolakan keras terhadap hadirnya Tambang di Wliayah PUS hasil dari sosialisasi yang di adakan di Kecamatan Bumal, kabupaten Mamasa. Kamis, (17/08/2020).
Diketahui bahwa sosialisasi ini merupakan tindak lanjuti hasil audensi dari aksi penolakan di kabupaten Mamasa tanggal (25/8) lalu. Yang dianggap masih memberikan peluang perusahaan untuk mengadakan ekploitasi.
Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mamasa tidak melakukan penelusuran terkait bagaimana dampak yang akan di rasakan masyarakat ketika pertambangan ini beroperasi.
Terkait hal tersebut, Ma’demmas selaku tokoh pemuda membenarkan hal tersebut, untuk melakukan penolakan keras atas hadirnya Tambang di PUS. Beliau mengapresiasi Pemuda dan Mahasiswa yang bergerak untuk memikirkan kemaslahatan daerah dan masyarakat. kalau perlu kita kongsi-kongsi untuk pembuatan spanduk penolakan di tiga kecamatan.
Selain itu, Usu selaku delegasi dari kecamatan Arrale juga turut angkat bicara.
"Jika Generasi sudah saatnya untuk memikirkan bagaiamana kelanjutan hidup masyarakat yang ada di daerahnya. Apalgi perusahaan sewenang-wenang melakukan kegiatan eksplorasi. Tentunya ini sangat melanggar undang-undang yang berlaku," tutur Usu.
Lanjut Hardianto selaku delagasi Kecamatan Mambi mengatakan bahwa dengan adanya tambang ini akan membuat kerusakan di lingkungan masyarakat. Saya juga masih memperjelas terkait legalnya perusahaan ini. Karena selama ini tidak diskusi dan informasi ataupun publikasi dari perusahaan.
Sementara, Andi selaku koordinator lapangan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Mamasa. Mengatakan, perlunya sosialisasi tentang bagaimana dampak yang akan di alami masyarakat. Hadirnya tambang di PUS sangat tidak relevan dengan kondisi masyarakat.
"Alasannya, masyarakat di PUS sangat menggantungkan hidup dengan hasil alamnya, lain lagi ketika berbicara soal tanah adat dan kuburan-kuburan tua yang akan di jadikan wilayah pertambangan. Dalam hal ini, masyarakat hanya akan menjadi korban ketika tambang beroperasi di wilayah PUS," ujar Andi selaku Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kab. Mamasa.
Dalam kaca mata social budaya, masyarakat hanya akan menjadi buruh atau pekerja biasa, ini dilihat dari potensi SDM yang ada daerah kami. Dan ternyata informasi yang kami dapat di lapangan, masyarakat di jajakan dengan berbagai fasilisitas yang sangat tidak masuk akal. Misalnya ketika tambang ini beroperasi akan menggunakan alat-alat manual.
Terkait recana selanjutnya, Masyarakat dan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Mamasa akan melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat sebagai bentuk penolakan terhadap hadirnya Tambang LTJ di tiga kecamatan tanpa persetujuan masyarakat demi keberlangsungan hidup masyarakat dan dampak kerusakan terhadap lingkungan disekitarnya.
(Devi)
