BULUKUMBA, KNEWS - Indonesia dilanda beberapa permasalahan baik dari ekonomi, perpolitikan, dan permasalahan sosialnya. Sangat perihatin melihat Masyarakat di pedesaan termasuk didaerah Bulukumba, ada beberapa kecamatan di Bulukumba itu kemudian dirampas keuangannya dengan konstitusi.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbilang cukup besar. Hingga saat ini, angkanya sudah melebihi Rp 10 miliyar. Tunggakan PBB yang cukup besar itu berpengaruh kepada realisasi penerimaan pendapatan daerah dan perekonomian daerah.
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Karena telah tercantum dalam Undang-undang, maka membayar pajak PBB bersifat wajib dan apabila diabaikan akan dikenakan sanksi. Pembayaran PBB itu sendiri harus dilunasi selambat-lambatnya 30 hari setelah surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB diterbitkan.
Namun itu kemudian yang tercantum dalam UU No 12 Tahun 1994, masyarakat sudah taat akan aturan namun dikemudian hari pembayaran tidak tersalurkan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan anehnya lagi masyarakat yang setiap tahunnya membayar pajak itu kemudian didenda oleh Pemerintah. Pancasila sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu tidak diindahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
Salah satu Masyarakat Bulukumba, Muhammad Ikbal Ali itu kemudian mengambil sikap untuk bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar kiranya mengusut tuntas kasus ini.
"Saya melihat kurangnya pengawalan yang dilakukan oleh Masyarakat dan Mahasiswa berupa kritikan dan pemerintah kurang tegas dalam menyikapi persoalan permasalahan PBB ini," ucapnya, Jumat (13/11/20).
Lebih lanjut, Dirinya meminta kepada pihak yang berwenang agar menyelesaikan masalah ini.
"Saya selaku Masyarakat Bulukumba meminta kepada pihak-pihak yang berwenang agar kiranya menyelesaikan masalah ini. Apabila tidak ada tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Bulukumba, jangan salahkan saya ketika melakukan aksi besar-besaran," tutupnya.
(Haeril)
