MAKASSAR, KNEWS - Pimpinan dan jajaran sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar pertemuan dengan pimpinan media dan wartawan DPRD Kota Makassar.
Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengaku sudah mendengar seluruh keluhan sejumlah pimpinan media terkait dengan istilah cashback atau pengembalian sejumlah uang dari biaya kerjasama publikasi, dan diberikan untuk oknum pejabat di lingkup DPRD Makassar.
“Ini momentum bersih-bersih dari kerja-kerja, kesekretariatan DPRD, Kabag Umum termasuk urusan kerjasama dengan media,” ujarnya, Kamis (31/3/2022).
RL akronim nama Rudianto Lallo ini mengatakan, ini menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan DPRD dan menjadi bahan masukan berharga bagi sekretariat DPRD untuk tidak lagi terjadi hal-hal yang sifatnya ada pelanggaran pidana.
“Itu tidak dibenarkan. Jadi saya minta tadi pak Sekwan dengar sendiri tanggapannya. Tidak boleh lagi ada oknum-oknum yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan tertentu,” katanya.
RL mengatakan, pengembalian sejumlah uang dari biaya kerjasama publikasi media sangat berbahaya, bisa kena pidana gratifikasi
“Karena itu merupakan pungli, bisa kena pidana. Jadi tidak dibenarkan. Itulah kenapa saya undang hari ini hanya pejabat sekwan dan kabag umumnya supaya ini diluruskan,” ucapnya.
“Tidak boleh lagi terjadi hal-hal begitu yang kemudian memberatkan bagi pimpinan-pimpinan media. Kalau ada yang terjadi maka penegak hukum bisa masuk,” tegasnya.
RL minta kepada pimpinan media agar tidak mentolerir tindakan seperti cashback. Pimpinan media juga diminta untuk tidak memberi ruang.
DPRD Makassar juga mempersilahkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan permintaan cashback dari oknum tertentu di lembaga DPRD Makassar yang dinilai merusak citra institusi.
“Saya tidak segan-segan untuk minta diperiksa. Kita lihat perkembangannya. Yang jelas kita mau ini koreksi bersama. Karena kita tidak mau ada yang dirugikan,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Makassar, Dahyal mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan internal terkait dengan isu cashback yang berkembang di kalangan media tersebut.
Untuk meminimalisir terulangnya praktik-praktik dengan istilah cashback itu, Dahyal mengaku pihaknya juga melakukan verifikasi lebih ketat untuk kerjasama publikasi media tahun ini, di bawah koordinasi langsung Kepala Bagian Umum DPRD Makassar, Muhajir.
“Kami melakukan verifikasi lebih ketat terkait media yang menjadi mitra kerjasama media, mulai tahun ini. Langkah ini juga diharapkan agar profesionalistas media terjaga dan kerja di Sekretariat DPRD juga berjalan baik,” kata Dahyal.
Kabag Umum DPRD Makassar, Muhajir menyebutkan, pihaknya sejauh ini masih melakukan verifikasi terhadap penawaran kerjasama media yang telah masuk. Ada standar minimal ditetapkan, seperti perusahaan media berbadan hukum dan menjalankan aktivitas jurnalistik secara berkelanjutan.
“Terkait dengan keluhan teman-teman media soal yang dinamakan cashback itu, akan menjadi perhatian kami. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi,” ujarnya.
(Asrul)
