Selasa, 17 Juli 2018

Rabu Besok, Sidang Perdana Asrun-ADP Digelar

KNEWS, JAKARTA - Mantan Wali Kota Kendari, Ir Asrun dan Wali Kota Kendari nonaktif, Adriatma Dwi Putra berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, berkas perkara keduanya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat. untuk diuji kebenarannya. Sesuai jadwal, sidang perdana akan digelar, Rabu (18/7) besok. Informasi itu disampaikan Kepala Humas Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Sunarso. Dia mengatakan, proses persidangan tersangka atas nama Asrun dan Adriatma Dwi Putra akan digelar 18 Juli. “Pihak pengadilan telah menetapkan siapa yang akan menjadi majelis hakim terhadap keduanya. Untuk sidang perdana diagendakan 18 Juli,” ungkap Sunarso, Senin (16/7/2018).

Masih dalam kasus yang sama, Senin (16/7), Jaksa Penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta terhadap Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah. Jaksa menilai, Hasmun Hamzah terbukti bersalah karena telah menyuap Asrun selaku Wali Kota Kendari periode 2012-2017 dan anaknya, Adriatma Dwi Putra selaku Wali Kota Kendari periode 2017-2022, sebanyak Rp 6,798 miliar.

“Meminta agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Hasmun Hamzah secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Kiki Ahmad Yani, jaksa KPK saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (16/7).

Dia mengatakan, hal memberatkan adalah tindakan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. “Sedangkan, hal yang meringankan yakni, terdakwa membantu mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar. Terdakwa ditetapkam sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana korupsi (justice collaborator). Ini berdasarkan keputusan pimpinan KPK no 1118 tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018,” jelasnya.

Jaksa menilai, Hasmun Hamzah terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam perkara ini, Hasmun didakwa jaksa KPK memberi suap Rp 4 miliar dan Rp 2,8 miliar untuk Wali Kota Kendari periode 2012-2017 Asrun dan Wali Kota Kendari periode 2017-2022, Adriatama Dwi Putra.

Suap sebesar Rp 4 miliar itu digunakan untuk pengerjaan dua proyek multi years contract yakni pembangunan kantor DPRD Kota Kendari dan pembangunan tambat labuh zona III. Sementara, uang suap Rp 2,8 miliar untuk pembangunan ?jalan Bungkuto-New Port 2018-2020. Uang diperuntukan sebagai biaya pencalonan Asrun dalam kontestasi Pilkada sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara. (*)

Sebelumnya
Selanjutnya