Senin, 13 Agustus 2018

Soal Dana Perimbangan, KPK Usut Penerbitan Perpres

KNEWS, JAKARTA - Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Budiarso Teguh. Dari pemeriksaan Teguh, penyidik mendalami terkait Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2018 tentang Dana Perimbangan.
"Saksi Teguh Budiarso, mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dikonfirmasi terkait dengan pengetahuannya tentang proses pembahasan hingga penerbitan Peraturan Presiden Nomor 107 tentang Dana Perimbangan Tahun 2018," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Senin (13/8).
 
Teguh bersaksi untuk mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo. Dalam kasus ini, Yaya sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap.

Yaya bersama Amin Santono selaku anggota Komisi XI DPR diduga menerima suap agar meloloskan dua proyek Dinas PUPR dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, agar masuk dalam APBNP 2018. Namun, KPK menduga ada pemberian lain terkait usulan dari daerah lain.
 
Kasus ini terungkap ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Yaya. Dalam kasus ini, KPK menduga Yaya bersama anggota Komisi XI DPR Amin Santono, dan seorang pihak swasta bernama Eka Kamaludin, menerima suap Rp 500 juta dari seorang kontraktor bernama Ahmad Ghiast. (*)

Sebelumnya
Selanjutnya