Kamis, 02 Juli 2020

Ketua DPW 5 Popmasepi : Penegak Hukum Polewali Mandar, Hentikan Proses Hukum 2 Petani Parapa

Ket : Syamsuardi Ketua DPW 5 POPMASEPI 

KNEWS, POLMAN - Ibarat pepatah "mati satu, tumbuh seribu", begitulah peristiwa kriminalisasi yang sering melanda kehidupan para petani kita di negri yang katanya agraris ini.

Tidak bisa kita dipungkiri lagi, eskalasi konflik agraria dan kriminalisasi petani di negri agraris ini sering kali terjadi,ketika mereka mendukung tanah mereka dari rampasan para pengembang dan pemodal besar.

Beberpa waktu lalu terjadi lagi kriminalisasi petani di polewali mandar.
Salmia (52 Tahun) kembali dikriminalisasi . Patani Parapa ini dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan menyerobot tanah sawah yang berada di Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Polewali Mandar. Tanah sawah yang dituduhkan diserobot Salmia adalah tanah sawah yang dibuka, dikelola secara turun-temurun oleh keluarganya. Ia tak pernah menjual,menghibahkan atau dikelola orang lain.

Pinda (65 tahun) juga mengalami hal demikian, ia juga dilaporkan dengan tuduhan yang sama dengan Salmia, menyerobot tanah yang sudah  dikuasai selama puluhan tahun, dituduh menyerobot tanah mereka sendiri. Selain menguasai tanah tersebut, Pindah membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahun kepada Pemerintah.

Kedua petani Parapa ini sudah berulang kali dilaporkan dan ditetapkan menjadi tersangka. Proses hukum yang mereka hadapi selalu dihentikan karena tak ditemukan unsur tindak pidana. Berdasarkan penguasaan lahan dan dokumen penguasaan, keduanya adalah pemilik tanah yang dituduhkan diserobot.

Hal ini membuat Ketua Dpw 5 (Perhimpunan Organisadi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia) POPMASEPI Syamsuriadi geram dan mengecam tindakan kriminalisasi petani yang terjadi di parapa dan menghentikan proses hukumnya karna cacat prosudural

"Kami mendesak pemerintah harus cepat respon, karena masalah konflik tanah itu berkaitan dengan hajat hidup manusia. Sebab kalau dibiarkan maka akan menjadi konflik sosial. Dan selama ini pemerintah selalu  mengabaikan Hak petani, tetapi reaktif ketika petani dianggap salah oleh perusahaan/Pemilik Modal, petani selalu berada diposisi terabaikan" tuturnya, Rabu ( 1/07/20 )

Konflik itu terjadi karena pemerintah tidak hadir untuk memberikan kepastian hak atas tanah kepada petani sebagai sumber utama kehidupan.

"Kami meminta, penegak hukum  (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar) agar
menghentikan proses hukum karena kasus ini bukanlah sebuah tindak pidana"tegasnya

Lebih lanjut dia mengatakan "Hentikan kriminalisasi terhadap petani Parapa, termasuk Salmia dan Pinda;
Hentikan diskriminasai hukum dan
Berikan kepastian hukum atas tanah Petani Parapa"tutup Syamsuriadi

(Red)


Sebelumnya
Selanjutnya