Selasa, 15 September 2020

Kontraversi di Masyarakat Terkait Surat Pernyataan BLT-DD, Berikut Klarifikasi Kades Lembang Lohe!

                         Ilustrasi

SINJAI, KNEWS
- Tak kunjung reda masalah terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kembali terjadi, kini di Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe, dimana adanya surat yang pernyataan pengunduran diri yang beredar. Sebelumnya pernyataan kades telah ditanggapi oleh salah satu Pemuda setempat, dan kali ini Kades Lembang Lohe kembali angkat bicara.

Pemberitaan sebelumnya terkait BLT-DD Desa Lembang Lohe menuai tanggapan langsung dari Pihak Kepala Desa Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe, Mappiare. Pihaknya mengungkap bahwa disini hanya perkara kurang sosialisasi antara Kepala Desa dengan RT setempat.

"Saya kalau masyarakat mengerti pasti tidak ada selama itu menolak, asal ditunjukan yang mana mau dikasih pindai penerima, yang digantikan. Terus terang saja mereka dia sekeluarga jauh tidak sama masyarakat kota. Beda-beda suku dan asal daerah mereka saling mengetahui tingkat kehidupan keluarga masing," tulis Mappiare selaku Kepala Desa Lembang Lohe kepada wartawan Knews. Sabtu, (12/9/2020).

Selain itu, Kades Lembang Lohe tersebut juga menuturkan bahwa selama ini desanya tersebut belum melakukan penetapan penerima BLT tahap II . 

"Kami belum rapat insidentil penetapan terkait berapa penerima BLT tahap I digeser nanti rapat yang menentukan seperti apa keputusanya nanti tpi saya rencana minggu depan catatan sama sekali tdk ada niat memaksa masyarakat kami sendiri," tambahnya.

Sementara pemberitaan tersebut juga menerima tanggapan kembali dari Harmida salah satu pemuda Desa Lembang Lohe Kec. Tellulimpoe, Mappiare. Dirinya mengungkap bahwa sangat disayangkan sekali, berani membuat surat pernyataan sebelah pihak tanpa dininta oleh pihak yang bersangkutan padahal belum melakukan rapat insidentil.

Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa dirinya baru saja mendapatkan Info kalau katanya surat pernyataan itu merupakan penyampaian dari PMD Kabupaten. 

"Kalau memang ada semacam itu saya rasa ada edarannya bukan malah pembuatan sepihak dan nama penerima sudah tertera diatas lembaran putih itu," tambahnya.

Semakin memanas, Harmida hanya bisa berharap agar pihak penentu kabijakan desa Lembang Lohe menanggapi kasus ini dengan duduk bersama. Kalaupun memang Pak Kades tidak bisa kan masih ada jajaranya yang bisa mengatasi.

"Tolong pak Desa yang terhormat,jangan membuat warga yang sudah bingung semakin bingung lagi," harap Harmida.

Dan hingga terbitnya berita klarifikasi kali ini, Kades Lembang Lohe kembali memberikan tanggapan atau klarifikasi terhadap kesalahpahaman yang terjadi hingga menuai kontraversi dari masyarakat.

"Mohon maaf dirapat insidentil masyarakat yang tidak mau digeser kami tidak akan paksa masyarakat kami sendiri tapi mau. Okey tapi harus disetujui seluruh tokoh yg ada seperti itu," tutur Kades Lembang Lohe, pada wawancara klarifikasi kepada KNEWS. Selasa, (15/9/2020).

Selain itu pihaknya juga mengatakan bahwa terkait surat pernyataan oleh Kepala dusun serta RT/RW tidak memberi tanda tangan sebelum melakukan sosialisasi dulu.

"Kalau masyarakat mengerti setuju dan sepakat baru sodorkan pernyaan tetapi kalau tidak setuju tidak juga kasih pernyataan seperti itu, terima kasih," tutupnya.

Sebelumnya
Selanjutnya