Anggota DPR Soroti Ketimpangan Alat Kesehatan di RS Pemerintah

 

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyoroti ketimpangan fasilitas dan kelengkapan alat kesehatan di rumah sakit pemerintah, terutama di daerah terpencil

KNEWSCOID, Jakarta, DPR RI — Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyoroti ketimpangan fasilitas dan kelengkapan alat kesehatan di rumah sakit pemerintah, terutama di daerah terpencil. Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan rumah sakit memiliki peralatan yang memadai sesuai dengan tingkatannya. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Kesehatan dan rumah sakit vertikal di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Kurniasih mengungkapkan bahwa beberapa rumah sakit pemerintah tampak megah secara fisik namun masih kekurangan alat kesehatan penting. "Meski bangunannya terlihat megah, banyak rumah sakit di daerah terpencil yang kekurangan alat kesehatan. Saya berharap hal ini segera diperbaiki agar layanan kesehatan di seluruh Indonesia bisa merata dan adil," ujarnya.

Selain masalah alat kesehatan, politisi Fraksi PKS ini juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman bagi tenaga medis. Menurutnya, tindakan perundungan atau kekerasan terhadap staf medis harus dihentikan agar tenaga kesehatan bisa bekerja secara optimal tanpa tekanan psikologis yang berlebihan.

Dalam rapat tersebut, Kurniasih mengingatkan seluruh rumah sakit untuk menerapkan kebijakan "no bullying" kepada tenaga medis. "Kami menekankan kembali kepada seluruh rumah sakit 'no bullying' karena hal ini sangat penting. Kondisi fisik dan mental tenaga medis harus dijaga agar tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak dan kesejahteraan tenaga medis, terutama terkait beban kerja dan remunerasi yang seimbang. Menurut Kurniasih, tenaga medis perlu menerima insentif yang layak agar tidak merasa seperti "kerja rodi" dengan beban yang berat namun imbalan yang minim.

Di akhir penyampaiannya, Kurniasih mengharapkan rumah sakit pemerintah, khususnya rumah sakit vertikal, dapat menjadi unggulan yang mampu bersaing dengan rumah sakit swasta dan menjadi kebanggaan nasional. Ia juga menyoroti perlunya perbaikan mekanisme layanan BPJS Kesehatan, agar akses layanan dan proses rujukan pasien menjadi lebih cepat dan efisien.