Impor Ilegal Merajalela, DPR Usulkan Panja Khusus

Anggota Komisi III DPR RI, R. M. Nasir Djamil

KNEWS.CO.ID, Sidoarjo – Presiden Prabowo Subianto menjadikan pemberantasan impor ilegal sebagai salah satu prioritas nasional. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajaran kepolisian untuk bertindak tegas terhadap pelaku impor ilegal yang merugikan negara.

Anggota Komisi III DPR RI, R. M. Nasir Djamil, turut memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Ia menilai praktik impor ilegal yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan kerugian ekonomi hingga ribuan triliun rupiah. “Jika dibiarkan tanpa solusi konkret, impor ilegal akan menciptakan ketidakadilan dalam iklim bisnis nasional,” tegasnya.

Dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Markas Polda Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (22/11/2024), Nasir mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Impor Ilegal. Panja ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengatasi lemahnya pengawasan di pintu-pintu masuk negara.

“Pertanyaannya, bagaimana barang ilegal bisa masuk dengan mudah tanpa terdeteksi? Ini jelas melibatkan oknum-oknum tertentu, dan harus dihentikan,” kata politisi Fraksi PKS tersebut. Ia menyoroti bahwa aktivitas impor ilegal tak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut integritas aparat penegak hukum (APH).

Nasir menambahkan, jika integritas aparat ditegakkan, maka jaringan ilegal dapat dibongkar dan diproses hukum. Ia optimis pembentukan Panja dapat menjadi solusi efektif untuk menghentikan praktik tersebut, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum.

Selain itu, Nasir mengusulkan agar Panja Penegakan Hukum Impor Ilegal berdampingan dengan panja lainnya, seperti panja penanganan mafia tanah dan penegakan hukum siber. “Jika ini berhasil, kita menyelamatkan pendapatan negara sekaligus menciptakan keadilan ekonomi,” ungkapnya.

Menurut Nasir, penanganan isu impor ilegal membutuhkan langkah yang lebih dari sekadar solusi jangka pendek. Ia menilai, keberhasilan Panja ini juga dapat memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia dan memperkuat integritas institusi hukum.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk reformasi serius. Jika tidak, publik akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap hukum,” tutup legislator dapil Aceh II itu. Dengan pembentukan Panja, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan bebas dari praktek ilegal.