 |
| Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2025 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kota Makassar. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, dan dihadiri oleh Walikota Makassar, Danny Pomanto. |
Rapat paripurna mengagendakan pemandangan akhir dari sembilan fraksi DPRD Makassar. Seluruh fraksi sepakat menyetujui APBD 2025 dengan beberapa masukan penting, termasuk prioritas untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ketua DPRD Makassar menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemkot Makassar dan DPRD dalam merancang APBD yang berorientasi pada pembangunan. "Ini adalah wujud komitmen untuk memastikan pelayanan masyarakat semakin baik," katanya.
Dalam sambutannya, Walikota Makassar, Danny Pomanto, mengapresiasi pengesahan ini. “APBD 2025 mencerminkan visi kami untuk Makassar yang lebih tangguh, ramah lingkungan, dan berdaya saing,” ucapnya.
Program prioritas mencakup pengentasan banjir melalui pengelolaan drainase, penguatan layanan kesehatan, dan digitalisasi pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Fraksi Golkar menyoroti pentingnya dukungan untuk UMKM, sementara Fraksi Nasdem meminta optimalisasi pengawasan anggaran. Fraksi PKS menambahkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan anggaran harus tetap menjadi perhatian.
Setelah laporan akhir dari Badan Anggaran dibacakan, Sekretaris DPRD Makassar, H. Dahyal, menyampaikan keputusan persetujuan yang disambut baik oleh seluruh peserta rapat.
Pengesahan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan Makassar tahun depan, dengan harapan APBD 2025 dapat direalisasikan secara optimal dan tepat sasaran.
0 Comments