 |
| Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mempercepat transformasi digital dengan memfasilitasi pengembangan platform berbasis teknologi terkini guna meningkatkan pelayanan publik pemerintah. Dalam upaya ini, Komdigi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan platform e-Gov yang lebih efisien dan terintegrasi. |
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur kementerian yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital sejalan dengan fokus baru yang lebih menekankan pada pengembangan Teknologi Pemerintah Digital. Hal ini bertujuan untuk menyediakan platform digital yang dapat mempermudah layanan kepada publik.
"Komdigi saat ini memiliki Direktorat Jenderal yang fokus pada Teknologi Pemerintah Digital, yang bekerja untuk menciptakan satu platform digital yang dapat melayani berbagai kepentingan publik," ujar Wamen Nezar Patria dalam Diskusi Panel AI for Indonesia di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/12/2024).
Menurut Wamen Nezar, pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan aplikasi e-Gov, yang ditargetkan akan beroperasi penuh pada Januari 2025. Aplikasi e-Gov yang saat ini masih dalam versi Beta sudah digunakan oleh sekitar 40 ribu pengguna dari berbagai instansi kementerian dan lembaga.
"Harapannya, mulai tahun depan e-Gov akan dapat diakses lebih luas. Kami akan melakukan evaluasi pada awal Januari, dan semoga bisa memperluas cakupan layanan publik seperti pendaftaran sertifikat kelahiran, pengurusan SIM, layanan kesehatan, hingga transportasi yang terintegrasi dalam satu platform digital," kata Wamenkomdigi.
Nezar Patria juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor industri untuk memastikan keberhasilan pengembangan aplikasi e-Gov. Salah satu langkah besar yang akan diambil adalah mengadopsi teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi layanan dan pengelolaan data.
"Pengembangan aplikasi e-Gov akan mengintegrasikan Artificial Intelligence dan merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi landasan untuk mempercepat transformasi digital di sektor publik," tegas Wamenkomdigi.
Kementerian Komdigi juga tengah menjalin kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan KemenPAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan integrasi sistem yang aman. Selain itu, pengembangan Pusat Data Nasional membutuhkan dukungan dari sektor swasta untuk pengamanan dan infrastruktur yang lebih luas.
“Kolaborasi ini sangat kompleks, melibatkan pihak swasta untuk pengamanan siber dan penyediaan infrastruktur pendukung. Pusat Data Nasional menjadi bagian krusial dalam mewujudkan e-Gov yang aman dan efisien,” tambahnya.
Melalui pengembangan platform e-Gov, pemerintah berharap dapat memberikan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
0 Comments