MAKASSAR, KNEWS - Gerakan Mahasiswa Pejuang Kerakyatan (GMPK) SulSel kembali menggelar aksi unjuk rasa depan Dirtlantas Polda SulSel untuk kedua kalinya (22/10/2020).
Aksi unras (unjuk rasa) ini di dasari oleh banyaknya problematika yang diperbincangkan seperti negosiasi pada saat razia dan serta banyaknya dugaan pungutan liar pada Samsat di beberapa daerah seperti Satlantas dan Samsat Bantaeng, Pare-pare, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara serta Satlantas Makassar (SIM Keliling) yang sangat meresahkan masyarakat.
"Banyaknya temuan-temuan membuat kami yakin akan adanya dugaan pungutan liar (PUNGLI) yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu pada instansi Samsat dan Satlantas" Ujar Irwin, Jendral Lapangan.
Tentu temuan ini yang tidak sesuai dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini menjadi landasan kuat kami untuk melakukan Aksi Maraton di Mapolda SulSel sebagai tindak lanjut dari kekecewaan kami akan kurangnya monitoring Kepala Dirtlantas Polda SulSel pada jajarannya untuk melayani masyarakat SulSel untuk menghadirkan pelayanan yang prima.
Dalam pernyataan Sikap yang dibacakan oleh Irwin itu menyebutkan "STOP PUNGLI DI TUBUH SATLANTAS DAN SAMSAT" Yaitu :
1. Meminta Dirlantas Polda SulSel mencopot Kanit Regident Bantaeng, Pare-pare, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara.
2. Mendesak Dirtlantas Polda SulSel untuk segera mengevaluasi secara tegas Kasatlantas Bantaeng, Pare-pare, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara serta Satlantas Makassar.
3. Mendesak Kapolda SulSel mengevaluasi kinerja Dirtlantas dan Kasubdit Regident Polda SulSel karena gagal memonitoring jajaran Lantas dan Kanit Regident Se-SulSel.
