JAKARTA, KNEWS - Ditengah kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS), beberapa insiden nasional telah banyak terjadi. Dimulai dari berkumpulnya jamaah saat penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta hingga pencopotan Kapolda DKI Jakarta dan Jawa Barat sampai dipanggilnya para Gubernur. Hal tersebut dinilai menciderai stabilitas Negara hari ini.
Aliansi Milenial Pengamat Kebijakan Publik (AMPKP) melihat fokus pemerintah telah bergeser. Ditengah pandemi Covid-19 yang seharusnya fokus pada Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) dan Menguatkan Protokol Kesehatan (Protkes), hari ini telah berubah.
Hal itu disampaikan para narasumber dalam Diskusi Publik "Carut-Marut Penanganan dan Aturan Covid-19: Siapa Yang Bertanggung Jawab?" yang dilaksanakan di Caffe Arossa, Jumat, (20/11/20).
Aktivis Perempuan, Ginka FBR Ginting mengatakan fokus pemerintah telah bergeser karena kedatangan HRS bahkan kedatangannya justru membawa kehebohan didalam Negeri.
"Hal tersebut dinilai tidak baik dicontohkan kepada masyarakat yang hari ini sedang berdiam diri dirumah saja dan fokus pada pemulihan ekonomi," tuturnya
"Datangnya HRS justru membuat gaduh negeri kita, seorang tokoh seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," sambung Ginka.
Lebih lanjut, Ginka menilai pemecatan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bupati Bogor sangat politis sehingga terkesan terburu-buru yang katanya tidak menindak tegas insiden HRS.
"Seharusnya KPU dan Bawaslu juga ikut dipanggil dan diperiksa. Karena telah memberikan Gibran dan Boby kewenangan untuk melakukan kampanye dengan tenang, itu yang harus ditindak tegas dan Mendagri harus batasi mereka dengan surat edaran, agar tetap netral dalam bersikap," ungkap Ginka.
Senada dengan itu, Aktivis Parlemen Jalanan, Isco mengatakan adanya peraturan Covid harus diindahkan, karena hal tersebut mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Harusnya Dony Munardo selaku Ketua Satgas Covid-19 harus menindaklanjuti.
"Peraturan Covid seharusnya diindahkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Jangan hanya masyarakat saja yang kena sanksi jika melanggar, namun jika elite melanggar pun, harus ditindak tegas dan lanjuti," kata Isco.
Sementara itu, Aktivis Juanda, Bowo juga menilai pemerintah justru memberikan karpet merah kepada Gibran dan Bobby untuk kampanye di daerahnya. Padahal, di setiap daerah tidak mempunyai hak khusus seperti itu. Ia menilai demokrasi hari ini telah digenggam oleh segelintir pihak.
"Luhut telah gagal dalam menjalankan amanah dalam menanggung jawab dalam satgas Covid-19," tuturnya.
"Hukum tumpul keatas dan tajam kebawah itu benar benar terjadi. Kita lihat Gibran dan Bobby, sudah auto menang karena diberikan keluasan dalam kampanye," lanjut Bowo.
Menambahi, Aktivis Kota Hujan, Agung juga ikut menambahkan statementnya terkait statement Mahfud, ia menilai seharusnya Mahfud melihat realitas di Solo dan Medan.
"BIN, TNI dan Polri yang gagal dalam pencegahan deteksi kerumunan aksi massa. Harusnya Mendagri dapat melihat itu semua. Seharusnya BIN, TNI dan Polri dapat mencegah adanya kerumunan yang terjadi," tutup Agung.
(Haeril)
