SINJAI, KNEWS - Masa jabatan 54 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan akan berakhir di Bulan Juli 2021, namun hingga memasuki awal tahun ini, tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) belum ada tanda-tanda akan dilaksanakan dan otomatis menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan publik, terkhusus masyarakat yang ada di desa Kabupaten Sinjai.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Yuhadi Samad menuturkan bahwa tahapan Pilkades belum berjalan sampai saat ini karena pelaksanaan Pilkades harus mengacu pada protokol kesehatan Covid 19.
"Menindaklanjuti Permendagri 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades bahwa pelaksanaan Pilkades harus mengacu ke Protokol kesehatan Covid 19 yang tentunya dibutuhkan tambahan biaya yang pembebanan anggarannya berada di Kabupaten," ungkapnya pada Knews.co.id Via Whatsapp, Rabu (20/01/21).
Lebih lanjut, Dirinya menyampaikan bahwa mengacu kepada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/0012/BPD tanggal 5 Januari 2021 yang meminta kepada daerah yang akan melaksanakan Pilkades untuk melakukan pembatasan jumlah pemilih disetiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) DPT.
"Bahwa berdasarkan rencana anggaran pelaksanaan Pilkades serentak sebagaimana dalam dokumen anggaran tahun 2021 hanya menganggarkan logistik (kotak suara) 1 (satu) TPS saja perdesa namun jika melihat data pemilih yang ada, maka setiap desa akan menyiapkan jumlah TPS lebih dari 1 bahkan ada yang menyiapkan sampai 7 TPS dari 54 TPS menjadi 200 lebih TPS. Begitupun anggaran untuk pembekalan penyelenggara pilkades juga bertambah besar yang mengacu kepada jumlah TPS yang ada, yang secara otomatis juga akan mempengaruhi biaya lainnya," ucapnya.
Sehingga, Yuhadi Samad menuturkan kalau tahapan Pilkades akan dimulai pada bulan Mei 2021.
"Atas dasar pertimbangan diatas, karena ketersediaan anggaran yang belum mencukupi, direncanakan tahapan pilkades akan dimulai pada bulan Mei 2021," tutupnya.
(Haeril)
