SINJAI, KNEWS - Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor Dinas Pertanian, Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Kamis (25/02/21).
Hal itu disampaikan oleh Jendral Lapangan, Anugrah Abadi bahwa Dinas Pertanian Sinjai sebelumnya belum melakukan sosialisasi terkait penurunan kuota pupuk Urea di Kabupaten Sinjai
"Dari hasil investigasi KPPM dan laporan dari masyarakat persoalan penurunan kuota pupuk bersubsidi (Urea) yang dimana Menteri Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 49 Tahun 2020 untuk pupuk Urea bersubsidi itu sebanyak 250 kg untuk 1 hektar lahan, lalu regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Sinjai dalam hal ini Dinas Pertanian itu mengurangi kuota pupuk yang hanya tinggal 50 kg untuk 1 hektar pupuk Urea," jelasnya.
"Yang kedua itu persoalan banyak agen pengecer pupuk menjual pupuk subsidi tidak sesuai dengan Harga Ecer Tertinggi (HET)," tambahnya.
Lebih lanjut, Dirinya menambahkan bahwa di Kabupaten Sinjai lebih banyak menggunakan pupuk urea, sehingga dengan adanya pengurangan, petani harus membeli pupuk non subsidi.
"Seharusnya ada sosialisasi sebelumnya terkait pengurangan kuota pupuk urea bersubsidi karena petani di Kabupaten Sinjai itu paling banyak menggunakan pupuk urea. Sehingga dengan adanya pengurangan pupuk urea bersubsidi sehingga mengharuskan petani membeli pupuk non subsidi yang harganya bisa sampai 300 ribu persak," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Penyuluhan, Asrianti Iskandar menyampaikan bahwa Dinas Pertanian akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan terkait penyaluran harga pupuk yang melenceng dari HET.
"Dinas pertanian mau koordinasi dengan dinas perdagangan persoalan agen yang menyaluran harga yang melenceng dari HET. Kalau persoalan penurunan kuota pupuk Urea bakalan ada tindaklanjut dari dinas pertanian persoalan sosialisanya," terangnya.
Penulis: Akila
Editor : Haeril
.jpeg)
