JAKARTA, KNEWS - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menyatakan bahwa Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah melakukan begal politik.
Hal ini menyusul keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Andi Mallarangeng bahkan menyindir Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI dan jenderal berbintang empat itu berani melakukan hal-hal seperti itu.
"Sedih juga bahwa ada orang-orang yang dengan nafsu kekuasaan begitu besar kemudian menjadi begal politik, begal partai. Mau-maunya jenderal bintang empat kemudian melakukan hal semacam ini," kata Andi dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (06/03/21).
Dalam kesempatan itu, Andi Mallarangeng juga sempat menyinggung sikap Moeldoko yang seakan menutup-nutupi perannya dalam kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Padahal, menurutnya partai memiliki bukti keterlibatan Moeldoko.
Menurut Andi Mallarangeng, sejak namanya mencuat ke publik sebagai salah satu pihak yang diduga terlibat dalam gerakan kudeta itu, Moeldoko selalu membantah. Namun, belakangan, ia justru sepakat dan menerima ketika KLB di Sumut memintanya menjadi ketua umum.
"Ada kabar Moeldoko mau ambil alih, di kamar hotel, dibantah beliau, cuma ngopi-ngopi, foto-foto ketika ditanya wartawan, apa ini urusan dengan KLB. Sekarang kita lihat, itu bohong semua (pernyataan Moeldoko)," ujarnya.
Andi Mallarangeng mengatakan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa sedih dengan sikap Moeldoko tersebut. Terlebih, menurutnya, selama ini hubungan SBY dan Moeldoko baik-baik saja.
Apalagi, menurut dia, Moeldoko diangkat menjadi Panglima TNI ketika SBY masih menjabat sebagai Presiden tahun 2013.
"Beliau sedih, tapi menerima kenyataan bahwa memang ada orang semacam ini, walaupun tadi malam beliau mengatakan sebenarnya beliau juga merasa bersalah. Bahwa orang semacam Moeldoko dulu jaman SBY diberi jabatan beberapa kali, termasuk sampai Panglima TNI," tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah mantan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. Selain itu, kongres juga menunjuk Marzuki Alie yang sempat dipecat untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.
Ketua Umum Demokrat hasil kongres tahun 2020, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi hasil KLB tersebut dengan menyatakan kongres tersebut ilegal. Menurut AHY, KLB tersebut digelar tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan inkonstitusional.
(Haeril)
