MAKASSAR, KNEWS – DPRD Makassar menggelar rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Penjelasan Walikota terhadap Ranperda tentang APBD 2022, Selasa (15/11/2021).
Juru bicara Fraksi PKS, Yeni Rahman meminta pemerintah merevisi perda tentang retribusi pajak daerah, juga skema rancangan pekerjaan drainase dari Dinas PU di dua tahun terakhir, dan meminta dukcapil berinovasi masalah data kependudukan sehingga tidak menyusahkan masyarakat.
Sementara Kasrudi selaku juru bicara Fraksi Gerindra menyatakan adanya optimisme pemerintah kota Makassar atas melandainya kasus penyebaran Covid-19 diiringi oleh program Makassar Recover.
Selanjutnya, Juru bicara Fraksi PAN Sahruddin Said mengungkapkan, pentingnya strategi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19. Dan juga menyampaikan sejumlah pelayanan terhadap masyarakat yang masih banyak menemukan kendala.
“Korban tawuran daerah utara makin memprihatinkan, kami minta tindakan Pak wali secepatnya. Kalau perlu kita kerjasama dengan pihak kepolisian yang disiagakan 24 jam,” ujarnya.
Sementara Ari Ashari Ilham selaku juru bicafa Fraksi Nasdem menyampaikan, pihaknya meminta penjelasan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup signifikan dari berbagai sumber pendapatan. Pihaknya juga meminta perhatian pemerintah terhadap pembangunan sarana air bersih pada daerah yang belum tersentuh.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Demokrat Arifin Dg Kulle mengungkapkan, pihaknya berharap pemerintah tetap fokus dalam penanganan covid-19 serta mengedepankan prinsip akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara Andi Suharmika selaku juru bicara Fraksi Golkar berharap agar pemerintah kota menargetkan pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebijakan umum anggaran.
Laih hal dikatakan, Syamsuddin Raga selaku juru bicara Fraksi Indonesia Bangkit memberikan sejumlah catatan penting diantaranya, pemerintah diharapkan proaktif dalam menindaklanjuti hasil reses dari daerah pemilihan dan musrembang.
Sementara juru bicara Fraksi PDIP Alhidayat Samsu mengungkapkan, kondisi ekonomi lemah masyarakat perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Makassar. Program recovery diharapkan mampu mendorong perekonomian dan daya beli masyarakat.
Terakhir, Fraksi PPP melalui juru bicaranya Rahmat Taqwa Quraisy berharap kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perhatian terhadap hasil reses dan musrembang serta dapat mengakomodir saran dan masukan yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah kota. (*AM)
.jpeg)
