Fathan juga menyoroti pentingnya peningkatan kolaborasi antara BPK RI sebagai auditor eksternal dengan Komite Audit di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Menurutnya, kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan tinggi yang bermutu dengan tata kelola yang baik, pengambilan keputusan secara mandiri, serta pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.
“BPK RI akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan,” jelas Fathan. Ia menambahkan bahwa untuk mencapai hal tersebut, kerja sama antara auditor eksternal dan Komite Audit sangat krusial dalam menciptakan PTN-BH yang efektif dan efisien dalam pengelolaannya.
Fathan Subchi juga menekankan peran Komite Audit dalam statuta PTN-BH, yang melibatkan pengawasan proses audit internal dalam pengelolaan PTN-BH di bidang nonakademik. Komite Audit juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan risiko dan menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Wali Amanat (MWA) untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
Sejak tahun 2023, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 PTNBH. Fathan menyebutkan bahwa meskipun sudah ada beberapa rekomendasi dari BPK, masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh manajemen PTN-BH. Ia berharap peran aktif dari Komite Audit untuk mendorong manajemen PTN-BH agar segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut.
Dalam audiensinya, Fathan Subchi juga menekankan pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit untuk mewujudkan good governance dalam pengelolaan PTN-BH. Hal ini relevan dengan prinsip good corporate governance yang selama ini masih menjadi tantangan di banyak PTN-BH. Ia berharap agar penerapan good governance dapat lebih dioptimalkan di perguruan tinggi yang memiliki badan hukum ini.
“Penerapan good governance adalah tantangan besar yang harus dihadapi oleh Komite Audit di PTN-BH. Diperlukan perhatian khusus agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dengan baik, sehingga tata kelola PTN-BH lebih transparan dan akuntabel,” pungkas Fathan Subchi.
0 Comments