Sekjen Kemenkum Pastikan Penerimaan CPNS Tahun Ini Tanpa Pungli

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkum), Nico Afinta, menegaskan bahwa Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kemenkum tahun 2024 harus dilakukan dengan mengedepankan integritas, transparansi, dan profesionalisme.

KNEWS.CO.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkum), Nico Afinta, menegaskan bahwa Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kemenkum tahun 2024 harus dilakukan dengan mengedepankan integritas, transparansi, dan profesionalisme. Selain itu, setiap tahapan seleksi harus dilaksanakan secara objektif, valid, dan transparan, serta memberikan dukungan dan pendampingan untuk calon peserta dengan kebutuhan khusus.

Nico menyampaikan hal ini saat memberikan arahan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan jajarannya melalui zoom meeting di Ruang Soepomo, Gedung Kemenkum, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024). Menurutnya, penerimaan CPNS yang berkualitas dan bebas dari pungutan liar (pungli) merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan aparatur negara yang profesional dan bersih.

"Pastikan pada tahap tes wawancara untuk mempertimbangkan prestasi akademik, non-akademik seperti olahraga, seni, dan pengalaman berorganisasi yang dimiliki oleh para calon. Hal ini penting untuk menilai secara menyeluruh calon yang terbaik dari yang terbaik," ujar Nico, mengingatkan panitia seleksi untuk menggali lebih dalam potensi setiap calon.

Sekjen Kemenkum menambahkan, dalam pelaksanaan Penerimaan CPNS 2024, akan ada beberapa tahapan ujian yang dilakukan. Oleh karena itu, ia meminta agar panitia benar-benar memeriksa dengan teliti latar belakang dan karakter para calon, termasuk aspek keluarga dan pengalaman berorganisasi yang dapat menjadi indikator kualitas calon.

“Saya meminta agar panitia mengecek dengan benar aspek dan latar belakang para calon, seperti bagaimana keluarganya, dan cara berorganisasinya. Biasanya, orang yang sering berorganisasi memiliki prestasi yang lebih baik,” jelas Nico.

Pernyataan Nico juga menegaskan bahwa tidak akan ada pungutan liar (pungli) yang diterima dari para peserta CPNS atau keluarga mereka. Ia memerintahkan kepada seluruh Kakanwil dan jajaran untuk memastikan bahwa rekrutmen CPNS dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

“Saya memerintahkan kepada Kakanwil dan jajarannya supaya tidak memungut uang dari para peserta, keluarga, atau orang tua mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nico juga menekankan pentingnya penggunaan layanan aduan dan pemasangan CCTV untuk memantau proses penerimaan CPNS di seluruh lokasi. Dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang non-Computer Assisted Test (NON-CAT) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), CCTV akan dipasang di setiap titik lokasi untuk memastikan proses seleksi berjalan dengan adil dan transparan.

“Dalam pelaksanaan SKB NON-CAT, CCTV akan dipasang pada setiap titik lokasi untuk memonitoring pelaksanaan tes. Hal ini untuk memastikan tidak ada pelanggaran dan agar proses seleksi berjalan dengan jujur,” tambah Nico.

Sekjen Kemenkum juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama proses seleksi berlangsung. Ia meminta agar informasi yang jelas dan akses komunikasi yang mudah disediakan kepada calon peserta, serta evaluasi dan laporan berkala dilakukan selama proses seleksi.

“Tunjukkan citra Kementerian Hukum yang baik, dan selalu jaga nama baik Kemenkum,” kata Nico mengakhiri arahan.

Tahun ini, diperkirakan sebanyak 2.070 orang akan mengikuti Penerimaan CPNS Kemenkum, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, Sekjen Kemenkum meminta seluruh panitia untuk benar-benar memperhatikan kualitas seleksi, terutama pada pelaksanaan tes terakhir, yaitu SKB dan praktek kerja.