DPRD Makassar Bahas Kesejahteraan Tenaga Non-ASN Kesehatan

Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti aspirasi Barisan Muda Kesehatan Indonesia terkait status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga Non-ASN kesehatan.

KNEWS.CO.ID, Makassar, 15 Januari 2025 – Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti aspirasi Barisan Muda Kesehatan Indonesia terkait status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga Non-ASN kesehatan. Rapat ini berlangsung di ruang Komisi A DPRD Makassar, Rabu (15/01/2025), dan dihadiri berbagai pihak terkait.

Rapat yang dipimpin Ketua Komis
i A DPRD Makassar, Andi Pahlevi, menghadirkan Kepala BKPSDMD Kota Makassar serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Agenda ini menjadi forum strategis untuk merumuskan solusi jangka panjang atas keresahan para tenaga Non-ASN, khususnya di sektor kesehatan.

Dalam pernyataannya, Pahlevi menekankan pentingnya formulasi kebijakan berkeadilan bagi seluruh tenaga Non-ASN di Makassar, termasuk sektor pendidikan dan teknis lainnya. Ia mendorong BKPSDMD segera mengambil langkah konkret untuk menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan para pegawai kontrak tersebut.

“Kontribusi tenaga Non-ASN sangat besar bagi pelayanan publik. Maka, kebijakan yang diambil harus bersifat jangka panjang, bukan hanya solusi sementara,” ujar Pahlevi. Ia menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal proses ini hingga tuntas.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah, menyatakan dukungannya terhadap usulan yang disampaikan Barisan Muda Kesehatan Indonesia. Ia memastikan koordinasi intensif akan dilakukan bersama BKPSDMD untuk menyusun kebijakan yang berpihak kepada tenaga kesehatan Non-ASN.

Aspirasi yang disampaikan menyangkut pengakuan status kepegawaian, kepastian kontrak kerja, serta jaminan sosial yang layak bagi tenaga Non-ASN. RDP ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD Makassar hadir sebagai jembatan penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.

Langkah ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan bagi ribuan tenaga Non-ASN yang selama ini menjadi garda depan pelayanan publik di Kota Makassar.