TAKALAR, KNEWS - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takalar meenggelar Dialog Publik dengan bertema "Merefleksi Desa Sebagai Postulate Demokrasi Dalam Bernegara" dengan mode diskusi semi-outdoor di Famoust Cafe, Jalan Pramuka, Kabupaten Takalar, Minggu (31/01/21) Kemarin.
Dalam Dialog tersebut menghadirkan berbagai narasumber diantaranya H. Nurdin (Ketua komisi 1 DPRD Takalar), Ardianto Rajab (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Nellyati Mankkarumba (Komisioner Bawaslu Kabupaten Takalar).
Dalam diskusi tersebut, Ketua komisi 1 DPRD Takalar, H. Nurdin menuturkan bahwa membangun diskursus pedesaan yang amat detail dan mendalam terkait refleksi desa dari abad ke abad.
"Dititik inilah kita mengandaikan kemajuan desa serta masyarakatnya dari berbagai bidang terutama dalam memahami dan menerapkan demokrasi," ucapnya.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ardianto Rajab mengatakan bahwa Negara layaknya Ruang Public yang menjamin setiap individu bertindak agar tidak terkooptasi, tidak eksponensial, setiap individu berhak mengakses dan terjamin.
"Terakomodir oleh negara selanjutnya disebut negara-bangsa (nation-state) maka negara-bangsa tak lebih dari “Ruang Privat yang diperluas” atau “Rumah Tangga” dalam skala besar. Inilah yang oleh Arendt disebut sebagai Oikia. Oikia yang telah menihilkan ruang publik, pada urutannya melahirkan “negara-keluarga”, “kekuasaan- dinasti”, atau “negeri-kaum bos”," tutur Ardianto Rajab.
Ditempat yang sama, Komisioner Bawaslu Kabupaten Takalar, Nellyati Mankkarumba menyampaikan Negara menjadi episentrum: untuk didalam dan demi kepentingan negara. Dimana dititik inilah totalitarianisme, komunisme, dan nazisme berakar.
"Negara-bangsa yang mengandaikan oikia sebagai kiblatnya memosisikan kedaulatan negara sebagai satu-satunya alat kekuasaan," ungkapnya.
Ketua Umum HMI Cabang Takalar, Nurcholish Madjid Datu menyebut Takalar sedang meluncur ke dalam satu kondisi yang disayangkan Arendt, pelaksana Pemerintahan dianggap selaku oknum oleh sistem polis yunani-antik sebagai bios politikos dengan “tindakan” (praxis) dan pengungkapan diri lewat komunikasi intersubyektif (lexis) sebagai ciri pokoknya.
"Untuk menghadirkan Desa sebagai ruang publik yang politis dan ideal perlu menyelesaikan permasalahan pelaksana pemerintahan di Desa sebagai pucuk hirarki di desa bukan enggan untuk membangun komunikasi dengan rakyat hingga memprivatisasi ruang public (nation-state) menjadi negara keluarga," tutup Nurcholish.
(Haeril)
.jpeg)
