MAKASSAR, KNEWS - DPRD Kota Makassar tengah menggodok regulasi baru Ranperda Perubahan Perda No 9 Tahun 2021 tentang Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Muchlis Misbah mengatakan, saat ini perumahan masih enggan mempercepat pengembalian PSU ke Pemkot. Alasannya banyak PSU yang dimanfaatkan oknum untuk kepentingan pribadi.
"Itulah kendalanya, kalau saya lihat masih ada kongkalikongnya, kan kalau tidak ada yang perhatikan itu dibanguni semacam unit ruko, dan ini hanya kepentingan orang tertentu," terangnya.
Seyogyanya kata dia PSU merupakan satu dari sedikit upaya dalam menambah luasan RTH kota Makassar yang saat ini masih ada di angka 8%.
Sehingga progresnya harus benar-benar dikawal. Apalagi sesuai regulasi luasan yang dipersyaratkan mencapai 30% dari total lahan, sehingga hal ini dikatakan cukup signifikan menambah luasan RTH Kota di tengah terbatasnya ruang.
"Jelas ini jadi ruang terbuka hijau, dan yang kedua ini untuk tambah aset," lanjutnya.
Dia mengatakan, tahun ini pemerintah harus fokus menyelamatkan aset-aset ini. Apalagi hal ini telah diatensi langsung oleh KPK sendiri.
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar Garibaldi saat dihubungi mengatakan, hasil asistensi BPK beberapa waktu lalu mencatat ada sebanyak 700 lebih PSU perumahan yang belum diserahkan.
"Tapi setelah kita tinjau kembali ada yang double dan ada yang berubah set plan-nya. Jadi sekitar 300-san perumahan," imbuhnya.
Hanya saja nilai aset belum bisa dipastikan lantaran belum dilakukan penghitungan nilai. "Ada juga yang nda terlalu besar asetnya," katanya.
Dia mengatakan pihaknya akan kembali jalan untuk mengingatkan seluruh pengembang terkait kewajibannya. "Kita surati semua, pokoknya Januari ini kita kembali jalan," tuturnya.
(Asrul)
