MAKASSAR, KNEWS - Permasalahan aset Pemerintah Kota Makassar tak kunjung menemui titik terang. Dinilai masalah utama ada di Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Makassar yang lamban melakukan sertifikasi aset.
Pada 2021, pemerintah kota menyodorkan 75 dokumen, namun BPN hanya menerbitkan 8 sertifikat.
Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Supratman mengungkapkan bahwa akan memanggil BPN untuk meminta penjelasan.
“Nanti kita panggil BPN untuk meminta penjelasan, apa pun yang berhubungan dengan warga maka wajar kalau DPRD panggil,” tutur Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar Supratman, Senin (31/1/2022).
Kehadiran mafia tanah dianggap sebagai penyebab terjadinya kasus sengketa dan konflik pertanahan yang marak terjadi.
Sebanyak 30 sekolah di Kota Makassar terancam hilang lantaran tak memiliki alas hak yang kuat. Satuan Tugas Tim Pemburu Aset yang dibentuk pemerintah kota belum menunjukkan progres.
(Asrul)
