Pakar Puji Kebijakan Mentan Soal Distribusi Pupuk Subsidi, Solusi Cepat Petani

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Nasional, Hilmi Rahman, menyatakan bahwa kebijakan penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi langsung ke petani adalah langkah strategis untuk mengatasi birokrasi yang rumit. Kebijakan ini diyakini akan mempercepat akses petani terhadap pupuk subsidi dan mendukung program swasembada pangan nasional.

KNEWS.CO.ID, JAKARTA – Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Nasional, Hilmi Rahman, menyatakan bahwa kebijakan penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi langsung ke petani adalah langkah strategis untuk mengatasi birokrasi yang rumit. Kebijakan ini diyakini akan mempercepat akses petani terhadap pupuk subsidi dan mendukung program swasembada pangan nasional.

"Selama ini, distribusi pupuk subsidi terhambat oleh proses birokrasi yang panjang. Dengan kebijakan baru, penyaluran pupuk menjadi lebih cepat dan tepat sasaran," kata Hilmi Rahman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Hilmi mencatat bahwa industri pupuk di Indonesia sebelumnya diatur oleh 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, dan sejumlah regulasi lain, termasuk peraturan presiden. Ia menyebut kebijakan penyederhanaan ini sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi kerumitan tersebut.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah akan memangkas hingga 145 regulasi terkait distribusi pupuk subsidi. Langkah ini, menurutnya, merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Ini bentuk nyata janji Presiden Prabowo Subianto kepada para petani. Dengan sistem baru, mata rantai distribusi yang menghambat akan diputus. Penyaluran pupuk subsidi kini langsung ke petani melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)," ujar Sudaryono, Selasa (12/11/2024).

Dalam mekanisme baru ini, distribusi pupuk subsidi tidak lagi membutuhkan Surat Keputusan (SK) dari kepala daerah. Sebaliknya, SK langsung dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, yang kemudian diserahkan kepada PT Pupuk Indonesia untuk distribusi langsung.

Hilmi Rahman menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya mempercepat distribusi pupuk, tetapi juga menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap petani. Ia berharap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kebijakan ini segera diterbitkan agar dampak positifnya dapat dirasakan lebih luas.

"Kebijakan ini sangat dinantikan petani karena dampaknya langsung pada produksi pangan nasional. Komitmen ini menunjukkan perhatian besar Presiden Prabowo pada sektor pertanian," imbuh Hilmi.

Langkah pemerintah ini dinilai strategis untuk memastikan stabilitas produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Dengan distribusi pupuk yang lebih sederhana, target swasembada pangan nasional diharapkan segera tercapai.