Anggota Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi upaya Pemprov Sumatera Selatan dalam menyiapkan program tersebut, meskipun juknis dari pemerintah pusat masih belum diterbitkan. “Exercise dengan Rp10.000 per paket per siswa cukup memenuhi kebutuhan dan selera siswa,” ungkap Rifqi kepada Parlementaria usai kunjungan kerja.
Komisi II DPR RI mengimbau seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Sumatera Selatan untuk menyiapkan anggaran yang memadai guna mendukung program ini. Rifqi menegaskan pentingnya alokasi dana yang cukup agar pelaksanaan makan bergizi gratis dapat berjalan efektif di seluruh sekolah, terutama pada tingkat SLTA yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Kami berharap program ini dapat dijalankan secara maksimal di seluruh Sumatera Selatan,” ujar Rifqi. “Namun, saat ini, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum terlihat menganggarkan program ini. Ini harus segera dipastikan.”
Selain itu, Rifqi menyoroti potensi dampak program terhadap keberlangsungan UMKM lokal, termasuk kantin sekolah yang mungkin mengalami penurunan pelanggan akibat makanan gratis di jam istirahat. “UMKM lokal harus diberdayakan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kantin sekolah justru bisa menjadi mitra dalam penyediaan makanan bergizi,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPR RI bersama mitra kerja akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan juknis segera dirilis. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk suksesnya program ini.
“Ini adalah bagian dari gotong-royong kita sebagai bangsa. DPR RI proaktif memastikan program ini berjalan sesuai arahan presiden,” tegas politisi dari Fraksi Partai NasDem tersebut.
Simulasi yang dilakukan di SMK Negeri 2 Palembang mendapat sambutan baik dari siswa-siswi yang menjadi target utama program ini. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas gizi para pelajar, sekaligus menciptakan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dengan tenggat waktu yang kian dekat, implementasi program Makan Bergizi Gratis menjadi prioritas untuk segera diwujudkan, terutama dalam menjawab tantangan gizi dan keberlanjutan ekonomi lokal. Komisi II DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini hingga mencapai hasil maksimal sesuai visi pemerintah pusat.
0 Comments