JAKARTA, KNEWS- 17 Agustus menjadi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Namun diusianya sekarang, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan, salah satunya soal penduduk miskin.
Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang, sedangkan pada September 2020 tercatat 27,55 juta penduduk. Jadi secara persentase jumlah penduduk miskin Indonesia tahun ini sekitar 10,14 persen. Angka itu turun 0,05 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar 10,19 persen, Senin (16/8/2021).
Dilihat secara grafik jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2021 menurun 0,10 persen dibanding September 2020 yang sebesar 13,20 persen. Di mana penduduk miskin pada September tercatat mencapai 15,51 juta orang. Namun di sisi lain, penduduk miskin kota justru bertambah 0,01 persen dari sebelumnya 7,89 persen.
Jika melihat lebih dalam, garis kemiskinan pada september 2017 yakni 10,12 persen, atau mencapai 26,58 juta penduduk miskin. Kemudian pada Maret dan September 2018 angka kemiskinan berhasil turun satu digit. Masing-masing berada di level 9,82 persen (25,95 juta) dan 9,66 persen (25,67 juta).
sampai dengan September 2019 terlihat angka kemiskinan di Indonesia sudah berangsur turun.
Namun pada Maret dan September 2020 hingga Maret 2021, angka kemiskinan kembali meningkat. Salah satu penyebab kenaikan angka kemiskinan adalah pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan (MK), Sri Mulyani Indrawati mengklaim, berbagai program Perlindungan sosial (Perlinsos) yang disalurkan pemerintah sejak tahun lalu seperti Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Sosial Tunai (BST) berhasil menekan kenaikan kemiskinan di Tanah Air.
Dalam catatannya, tingkat kemiskinan pada masa terburuk pandemi di September 2020 masih terjaga di level 10,19 persen, naik secara tahunan dari September 2019 yang sebesar 9,22 persen.
"Yang apabila kita tidak melakukan (penyaluran bansos) bisa melonjak, dari 9,22 persen di posisi September (2020) bisa mencapai 11,2 persen," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani menyebutkan, dengan adanya program penyaluran bantuan seperti bansos, dan lainnya bisa sedikit menekan angka kemiskinan.
"Karena berbagai program perlinsos, tahun lalu mencapai Rp220 triliun dan tahun ini kita naikan lagi, maka kita menahan kenaikan kemiskinan tidak mencapai level pemburukan 11,2, tapi di level 10,19. Bahkan dengan pemulihan ekonomi kemiskinan ini sudah mulai menurun kembali," lanjutnya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, mengentaskan kemiskian menjadi pekerjaan besar pemerintah dalam jangka panjang. Kemiskinan bisa dihilangkan jika pemerintah membuka lapangan pekerjaan untuk semua angkatan kerja.
"Tidak ada yang menganggur. Kondisi ini akan membuat pertumbuhan ekonomi kita mengalami lompatan. Tumbuh di atas 7 persen rata-rata setiap tahun," katanya, dikutip dari Liputan6.com
"Selama pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya disekitar 5 persen, artinya investasi di Tanah Air masih belum cukup besar. Dengan begitu, tidak mampu membuka lapangan kerja untuk semua angkatan kerja. Sehingga kemiskinan ke depan diperkirakan masih akan tinggi," lanjutnya.
Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, ada beberapa cara bisa dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Diantaranya dengan program terintegrasi lewat reforma agraria, kartu prakerja dan insentif perpajakan.
Misalnya perusahaan yang menerima insentif pajak diwajibkan menerima lulusan kartu prakerja dalam jumlah tertentu," ujarnya
.jpeg)
